Welcome
image

DR. BAMBANG SUWIGNYO, M.Sc

+62747492595

Kategori
LINK

Detik

Jawa Pos

Kedaulatan Rakyat

Kompas

Kulon Progo

DIY

KLH

AusAID

CIDA

DEC

IFS

JICA

KNIP

ORC Trust Fund

RISTEK

SAREP

SGPPTF

SIDA

TOYOTA

UNDP

Clock

 

Pesan


Kedaulatan Pangan Kulon Progo Terancam

image

KEDAULATAN PANGAN TERANCAM

Bambang Suwignyo


Dalam tulisan Kedaulatan rakyat 17 November 2011 memberitakan tentang potensi lahan yang akan susut sebagai dampak jika raperda rencana tata ruang dan tata wilayah (RT RW) Kabupaten Kulon progo tahun 2011 di laksanakan akan mencapai 40% dari total lahan pertanian. Sebagai dampak dari hal tersebut juga berakibat pada terancamnya 20 ribu petani yang akan kehilangan lahan.
Terlepas bahwa saat ini proses pembahasan raperda ini masih bergulir dan belum menjadi keputusan final, akan tetapi jika hal tersebut benar maka sungguh ini adalah kabar yang tidak menggemberiakan. Hal ini tentu saja tidak selaras dengan semangat nasional maupun regional tentang upaya pemenuhan pangan dalam kontek kecukupan pangan atau dikenal sebagai swasembada pangan atau kedaulatan pangan. Mestinya perda RT RW memperhatikan konstitusi diatasnya, salah satunya adalah Undang Undang No 7 tahun 1996 tentang Pangan. Kalau memang perda yang dibuat tidak sesuai dengan semangat kecukupan pangan maka berpotensi masalah baru yaitu pengajuan judicial review. Ini tidak hanya soal subtansi tetapi juga soal in efisiensi kerja.
Dalam draft raperda tersebut disebutkan bahwa RTRW di rumuskan dalam rangka untuk wewujudkan daerah sebagai basis pertanian dengan didukung oleh industri wisata dan pertambangan (Bab II Pasal 2). Semangat yang dibawa dalam raperda ini masih sesuai dengan visi dan misi dan arah pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP (Perda No 16 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM (Perda No 17 Tahun 2007). Pertanian masih menjadi focus utama untuk di prioritaskan atau di utamakan. Hal tersebut juga selaras dengan semangat pembentukan Dewan Ketahanan Pangan (Peraturan bupati No 13 Tahun 2009).
Hal yang menggelitik dan menarik perhatian penulis untuk melakukan pengkajian lebihd alam adalah ketika terkait dengan isu akan susutnya 40% lahan pertanian. Setelah membaca isi dari Raperda RT RW Tahun 2011 nampaknya ada inkonsistensi di salamnya. Isi raperda masih belum mencerminkan bahwa Kulon Progo memprioritaskan pertanian dengan didukung oleh industry dan pertambangan. Beberapa bagian dari draft yang menunjukkan ketidak konsistenan misalnya ada desa yang disebut sebagai pusat agropolitan dan wisata namun juga disebut sebagai wilayah pengembangan industri. Setelah jauh dicermati secara lebih proporsional, ada kesan bahwa sektor industry dan pertambangan mendapatkan porsi istimewa, kalau dalam perda RT RW sebelumnya (Perda No 1 Tahun 2003) sentra kawasan industri hanya di wilayah kecamatan Sentolo, Lendah dan Nanggulan maka untuk raperda saat ini selain di ketiga kecamatan tersebut ada proyeksi penambahan wilayah yang berpeluang menjadi kawasan industri yaitu di Kecamatan Galur, Panjatan, Wates, Kokap, dan Temon. Kulon progo saat ini ada 12 kecamatan, berarti dari rencana tersebut ada 8 kecamatan (67%) dari 12 kecamatan akan berpeluang menjadi pengembangan industri dan pertambangan. Kalau 67% akan menjadi daerah industri dan pertambangan apakah masih bisa dikatakan bahwa Kulon Progo konsisten dengan isi raperda RT RW tahun 2011 dalam pasal 2 yang berbunyi "Penataan ruang wilayah daerah bertujuan mewujudkan daerah sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah bagian selatan tengah dan utara".
Semoga saja ini bukan karena adanya ambisi industrialisasi di Kulon Progo atau dengan kata lain deman industri. Dan semoga perumusan raperda yang terkesan tergesa gesa ini bukan karena pesanan dari pihak tertentu. Bagaimana tidak bisa dikatakan tergesa gesa? Kalau dalam logika penulis mestinya dalam urutan pembahasan tentang pembangunan daerah, Setelah RPJP kemudian RPJM dan beru perangkat lain yang akan mendukung tercapainya rencana tersebut. Dalam logika penulis perda RTRW mestinya disusun setelah RPJM selesai, namun dari beberapa info yang di dapat penulis, menyetakan bahwa RPJM belum dilakukan pembahasan, baru nanati awal 2012 akan dilakukan pembahasan.
Jangan sampai mind set "Kulon Progo punya ruang dan asing/inventor punya uang" kemudian menjadikan kita memposisikan diri sebagai pihak yang inverior.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut terlepas bahwa real atau tidaknya angka bahwa sebagai dampak jika raperda RT RW yang saat ini sedang di bahas menajdi perda maka aka nada 40% lahan pertanian alih fungsi dan 20 ribu petani kehilangan lahan, maka penulis perlu menegarkan agar para pengambil kebijakan memperhatikan 2 hal:
a. Konsistensi pembangunan Kulon Progo dengan berpedoman pada visi misi dan renstra yang telah ditetapkan. Sehingga peraturan daerah yang dimunculkan mestinya dalam rangka mendukung misi visi tersebut.
b. Perda yang dirumuskan hendaklah karena betul betul menrupakan kebutuhan daerah bukan atas pesanan pihak tertentu. Semangat otonomi daerah memberikan kelonggaran dan independensi daerah untuk menentukan nasib daerah. Keberadaan investor yang notabenenya adalah factor ekternal hendaklah masih dalam koridor "under control" oleh pemegang regulasi daerah. Jangan sampai justru sebaliknya pemegang regulasi daerah adalah "under control" dari factor ekternal. Hal tersebut tidak hanya kontras dengan semangat otonomi tetapi juga memberikan peluang munculnya kolonialisasi gaya baru berkedok investasi.
c. Perda yang ada tetap harus dirumuskan dengan memperhatikan konstitusi yang ada di atasnya, semangat pembangunan daerah tidak bertentangan dengan amanat negara baik yang tercantum dalam pembukaan UUD '45 maupun dalam undang undang lainnya. Berkaca dari pengalaman bahwa pada Januari 2011 dengan adanya tujuh buah peraturan daerah (perda) Kulonprogo dibatalkan oleh Kementrian Dalam Negeri, perda dianggap melanggar aturan yang ada di atasnya, yakni undang-undang.

Ketersediaan Pangan Setara Beras. Tahun 2004 = 312.398,79 ton atau ada peningkatan 3,94 % (dibanding tahun 2003). Dgn lain perkataan ada kemampuan daya beli pangan setara beras pada th. 2004 = 689,9 kg per kapita per tahun (tahun 2003 = 668,06 kg per kapita per tahun) atau ada kenaikan 3,26 %. (Catatan : 1. Kebutuhan beras per kapita per tahun = 83,09 kg. 2. Penduduk KP th. 2003 = 449.811 orang dan th. 2004 = 452.812 org.
312,398.79 ton tersedian, pangan setara beras
312,398,790.00 kg tersedian, pangan setara beras
83.09 kg/kap/th keb beras
449,811.00 ribu jiwa penduduk 03
452,812.00 ribu jiwa penduduk 04

37,374,795.99 Kg/th
37,624,149.08 Kg/th

PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2005
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Peruntukan Industri Sentolo - Lendah Tahun 2005 - 2015
PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2005
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan Tahun 2005 - 2015
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2003
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013

PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011

PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025
Peraturan Bupati No 13 tahun 2009 tentang pembentukan dewan ketahana pangan.
Dalam hitungan angka sebagaimana yang tersaji dalam Kulon progo dalam angka
374.921 jiwa, padi 123.087 ton, Pertumbuhan penduduk 0,2%, penduduk di pertanian 68,92%, pertambangan 1,12%, industry 4,17%.

 

Tue, 10 Feb 2015 @19:07


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Komentar Terbaru
  • ary
    ini Inovasi Teknologi apl...
  • fren ugm
    Buat tambahan nih ada art...
Copyright 2019 YAPERINDO All Rights Reserved