Welcome
image

DR. BAMBANG SUWIGNYO, M.Sc

+62747492595

Kategori
LINK

Detik

Jawa Pos

Kedaulatan Rakyat

Kompas

Kulon Progo

DIY

KLH

AusAID

CIDA

DEC

IFS

JICA

KNIP

ORC Trust Fund

RISTEK

SAREP

SGPPTF

SIDA

TOYOTA

UNDP

Clock

 

Pesan


Keterbukaan Informasi Publik Mandat Melindungi Segenap Bangsa (Bandara Kulon Progo)

image

KETERBUKAAN INFORMASI MELINDUNGI SEGENAP BANGSA
Kajian Kasus Rencana Pembangunan Bandara Di Kulon Progo

Bambang Suwignyo, Ph.D

Momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya momentum yang berisi berbagai kemeriahan dan lomba, tetapi juga momentum dimana jiwa nasionalisme dan patriotisme menanjak naik. Salah satu aspek dalam nuansa kemerdekaan adalah mengingatkan kita pada tujuan berdirinya negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar '45. "...... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....." begitulah bunyi salah satu bagian alenia keempat dari pembukaan UUD ‘45. Dalam kaitan dengan sebuah proyek apalagi mega proyek, aksi yang dilakukan oleh pemerintah dapat menyesuaikan dengan sudut pandang (kepentingan) dengan satu tujuan untuk melindungi warga negara. Sementara itu sebagai warga masyarakat perlu tetap mengembangkan daya kritis dengan melihat fenomena dan membandingkan dengan regulasi yang ada.
Terkait dengan informasi rencana pembangunan bandara masih terasa sangat elitis dan terbatas. Penulis berfikiran (terlepas jadi tidaknya dibangun bandara di Kulon Progo) ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah demi melindungi warganya. Jangan sampai ada pembiaran terhadap masyarakat tanpa ada kejelasan langkah, sementara ada pihak-pihak yang memanfaatkan kevakuman informasi (lack of information) untuk melancarkan aksinya. Ada pihak-pihak yang menjalankan aksi laksana api dalam sekam atau pasukan gerilya dengan membawa isu-isu seputar bandara yang belum jelas kebenarannya. Aksi gerilya tersebut tentu saja jika terus berlangsung akan mengganggu kenyamanan dan ketenteraman masyarakat.
Kita coba lihat celah-celah informasi yang dapat digali oleh masyarakat maupun peluang aksi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Media beberapa kali memuat berita bahwa tahapan bandara saat ini adalah dalam proses menunggu ijin penetapan lahan (PL). Jika memang benar tahapan saat ini adalah menunggu PL, maka kita dapat melakukan crosscheck dari regulasi yang terkait.
Tahapan Dalam Kajian Perundangan. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa jika pemerintah/ BUMN memerlukan tanah untuk kepentingan umum maka ada tahapan yang perlu dilakukan yaitu terbagi menjadi empat adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil (pasal 13). Untuk tahap perencanaan (pasal 14 dan 15) bukan porsi masyarakat melainkan pihak pemrakarsa (pemerintah atau BUMN). Setelah tahap perencanaan maka dalam tahap persiapan, berdasarkan dokumen perencaaan maka ada tahapan yang bersinggungan dan memang harus melibatkan masyarakat. Adalah proses untuk menuju keluarnya PL (pasal 16 s/d 26) dimana dibagi lagi menjadi tahapan pemberitahuan, pendataan awal, dan konsultasi publik. Proses ini bisa memakan waktu 60 hari namun bisa juga menjadi tiga tahun. Tahapan menuju keluarnya PL adalah termasuk di dalamnya pendataan awal pihak dan obyek pengadaan tanah (pasal 18), dan konsultasi publik yang harus melibatkan masyarakat bahkan memungkinkan untuk diulang (pasal 20). Bagian ini memungkinkan memakan waktu karena membahas berbagai kemungkinan dan langkah yang dapat ditempuh jika dalam berbagai kondisi dimana ada kemungkinan masyarakat menerima atau keberatan terhadap rencana pengadaan tanah bagi proyek (bandara red). Jika memang saat ini sedang dalam proses keluarnya PL, nampaknya masih sepi dari tanda-tanda bahwa ada proses yang berjalan sesuai yang disebutkan UU tersebut. Masalahnya masyarakat benar-benar tidak tahu, sampai tahap manakah bandara saat ini?
Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 3 memberikan gambaran bahwa ada ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan rencana pemerintah, kebijakan pemerintah dan bagaimana keputusan publik dibuat. Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah maka mekanisme penyebaran informasi dapat melalui cara "pasif" (pasal 4) maupun cara "aktif" (pasal 9 - 14). Faktanya tidak banyak warga di sekitar calon lokasi bandara yang memahami tentang prosedur pengadaan tanah sebagaimana di cantumkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012. Ketidak tahuan ini menjadi tanggung jawab siapa kalau tidak pemerintah untuk menjadikan warganya melek hukum, dan melek informasi. Secara jelas Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.
Jika pemerintah turun ke calon lokasi secara rutin, bertemu warga dan menyampaikan pesan yang baik dan benar laksana iklan yang berkali-kali dimunculkan, maka potensi warga terlindungi menjadi lebih besar. Setidaknya dua keuntungan, yaitu pertama mempersempit munculnya persoalan akibat mal system karena model dadakan. Semuanya dapat on control tanpa ada peluang aksi gerilya dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil celah kosong dan ketidaktahuan masyarakat, kecuali jika memang ada kerjasama antar oknum swasta dan pemerintah. Kedua adalah mempersempit ruang potensi terjadinya konflik horisontal antara yang pro dan kontra dalam rencana pembangunan bandara ini. Sejak sedini mungkin semuanya disampaikan clear di depan sehingga masyarakat, biarkan masyarakat jalan dengan kepahaman. Nah disitulah menurut padangan penulis, fungsi melindungi segenap bangsa.

 

Tue, 10 Feb 2015 @19:14


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Komentar Terbaru
  • ary
    ini Inovasi Teknologi apl...
  • fren ugm
    Buat tambahan nih ada art...
Copyright 2019 YAPERINDO All Rights Reserved