Welcome
image

DR. BAMBANG SUWIGNYO, M.Sc

+62747492595

Kategori
LINK

Detik

Jawa Pos

Kedaulatan Rakyat

Kompas

Kulon Progo

DIY

KLH

AusAID

CIDA

DEC

IFS

JICA

KNIP

ORC Trust Fund

RISTEK

SAREP

SGPPTF

SIDA

TOYOTA

UNDP

Clock

 

Pesan


Personifikasi Mbilung dalam Bandara Kulon Progo

image

PERSONIFIKASI MBILUNG DALAM BANDARA KULON PROGO

Bambang Suwignyo, Ph.D

Berkali kali pembicaraan rencana pembangunan bandara di Kulon Progo menghiasi halaman depan media cetak, bahkan sudah sampai pada issu pembebasan lahan. Perjalanan yang seakan begitu cepat sehingga memancing penulis untuk recall memori, aktivitas apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan bandara tersebut.
Jika mengikuti berita tentang bandara, sepertinya ada yang belum klop baik pelaku maupun regulasi. Ada "keluhan" anggota legislatif bahwa eksekutif dengan legislatif kurang koordinasi. Pada tataran regulasi ada tabrakan kewenangan pada proses keluarnya penetapan lokasi (UU nomor 1 tahun 2009 vs UU nomor 2 tahun 2012). Oleh karena itu wajar saja jika masih belum satu langkah antara masyarakat dengan pemerintah. Saya teringat cerita tetang forum yang terjadi di Balai Desa Jangkaran pada Desember 2013 lalu. Ketika ada peserta yang bertanya mengenai status forum ini apa, kalau ibarat sedang berjalan maka sedang berada dimana jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Saat itu SKPD/ Forkompinda yang jumlahnya tidak sedikit, tidak satupun yang dapat memberikan jawaban secara jelas, dan akhirnya cukup menjadi catatan.
Penulis jadi teringat guyonan dalam terminologi jawa ada istilah "iku rak karepe mbilung" (itu kan maunya Mbilung). Kalau dilanjutkan maka kata berikutnya "Togog ora ngono" (Togog tidak begitu). Togog dan Mbilung adalah sosok dalam pewayangan yang berperan semacam Punokawan tetapi selalu identik dengan personifikasi dua hal, yaitu kompak dan sebagai pengikut bendara (tuan) yang jahat. Keduanya meskipun mengikuti tokoh jahat tetapi tidak terlibat dalam kejahatan bahkan selalu memberikan nasihat agar jangan berbuat jahat (elik-elik jawa red). Kemunculan sosok Togog dan Mbilung dalam pewayangan juga menjadi sinyalemen bahwa pasti ada tokoh jahat yang akan muncul. Oleh karena itu Togog dan Mbilung harus selalu kompak (satu kata) agar dapat elik-elik kepada bendara-nya.
Salah satu pegangan sehingga membuat SKPD/ Forkompinda bergerak adalah mereka menyatakan bahwa saat ini sudah memegang Izin Penetapan Lokasi (IPL). Belakangan setelah penulis cek, dokumen yang sering disebut sebagai IPL dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah Penetapan Lokasi Bandar Udara. Dalam dokumen penetapan lokasi tersebut salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (mungkin pasal 201 ayat 1).
Poin ini menjadi bagian yang mengandung konflik regulasi (Togog Mbilung belum kompak) karena ada penetapan lokasi oleh Menteri, namun ada juga oleh Gubernur. Ada istilah penetapan lokasi (PL) oleh kementerian dalam UU Nomor 1 Tahun 2009, namun tidak disebutkan detail tahapan tentang rangkaian penetapan lokasi. Sementara itu pada Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2012 ada istilah penetapan lokasi oleh gubernur, disebutkan tahapan detailnya. Tahapan terbagi menjadi empat (pasal 13) adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Proses menuju keluarnya PL (pasal 16 s/d 26) dibagi lagi menjadi tahapan pemberitahuan, pendataan awal, dan konsultasi publik. Oleh karena itu jika pemerintah hanya berpedoman pada UU no 1 tahun 2009, dan bersegera akan melakukan pembebasan lahan maka ada banyak tahapan yang terlewati. Hal ini tidak hanya berarti ada potensi pelanggaran atas regulasi yang dibuat sendiri oleh pemerintah, tetapi juga dapat diartikan ada tindakan kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Situasi seperti ini tentu menjadi hal yang tidak diharapkan, karena bepotensi terjadi huru-hara, mungkin sesama pemeritah, atau dengan rakyatnya, ataupun sesama rakyat yang pro dan yang kontra.
Dalam konteks pelaksanaan pembangunan fasilitas umum (negara) maka mestinya pemerintah daerah perlu melihat lebih cermat dasar pijakan untuk melakukan, bukan sekedar melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan pemerintah pusat. Jangan sampai ketika ada rencana pembangunan muncul personifikasi guyonan "iku rak karepe Mbilung", atau bahkan ada personifikasi pewayangan bahwa telah muncul Togog dan Mbilung sehingga ada tokoh jahat yang muncul. Kita ingin ada personifikasi yang baik, yaitu sosok Semar yang muncul. Karena Semar selalu mengikuti bendara (tuan) yang berwatakan baik.

 

Tue, 10 Feb 2015 @19:18


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Komentar Terbaru
  • ary
    ini Inovasi Teknologi apl...
  • fren ugm
    Buat tambahan nih ada art...
Copyright 2019 YAPERINDO All Rights Reserved