Welcome
image

DR. BAMBANG SUWIGNYO, M.Sc

+62747492595

Kategori
LINK

Detik

Jawa Pos

Kedaulatan Rakyat

Kompas

Kulon Progo

DIY

KLH

AusAID

CIDA

DEC

IFS

JICA

KNIP

ORC Trust Fund

RISTEK

SAREP

SGPPTF

SIDA

TOYOTA

UNDP

Clock

 

Pesan


TIGA LANGKAH MENUJU BANDARA KULON PROGO

image

TIGA LANGKAH MENUJU BANDARA KULON PROGO

Bambang Suwignyo, Ph.D

Dorongan hadirnya bandara baru di Yogyakarta lebih kuat justru dari luar dibanding dari dalam calon lokasi bandara, karena justru masih ada tarik ulur antara setuju dan tidak di calon lokasi. Penulis memikirkan tiga langkah strategis yang dapat diperhatikan terkait dengan rencana pembangunan bandara di Kulon Progo. Tiga langkah ini dalam rangka melindungi warga dan meminimalisasi konflik baik vertikal maupun horisontal, dengan tetap mengakomodasi kepentingan pemerintah.
1. Komprehensif Tidak Piece Meal. Pemerintah lebih membuka informasi kepada warga, dan bukannya sekedar reaktif. Aksi komprehensif bukan reaktif piece meal, tidak hanya jika ada persoalan muncul baru ada tindakan. Contoh pertama, ketika muncul keresahan benar tidaknya ada rencana bandara, maka serempak dilakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat pada lima desa. Beberapa pertemuan tidak tajam hasilnya, karena yang ke lapangan tidak semua menguasai persoalan. Bahkan ada suatu desa yang langsung direspon dengan penolakan oleh warga. Kedua, pemerintah pernah menancapkan pathok di beberapa lokasi warga, konon untuk menjawab keingintahuan warga tentang lahan yang kemungkinan terkena bandara. Warga yang saat itu merasa belum ada komunikasi soal keberadaan pathok, melakukan aksi cabut pathok. Kelihatannya hanya pathok (kayu atau bambu), tetapi jika menancapkannya melalui proses "permisi" secara tidak pas dapat bermakna provokatif. Sebaliknya, kalau warga yang sedang tensi tinggi berpikiran jernih, tentu tidak perlu terjadi cabut pathok karena meski kelihataanya hanya pathok tetapi subtansinya adalah ‘wakil" negara. Sepertinya pemerintah lupa pada pelajaran kearifan lokal. Dalam budaya Jawa dikenal "sedumuk bathuk senyari bumi, dibela pati" (tersentuhnya jidat/ kepala atau sejengkal tanah, akan dibela sampai mati). Tanah setara dengan kepala sebagai simbol kehormatan yang tidak boleh di sentuh sembarangan. Pangeran Diponegoro konon marah karena pathok Belanda. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa jumlah konflik agraria sejumlah 106 (2010), 163 (2011) (Kompas, 28/12/2011); dan sejak 2004 - 2011 sebanyak 189 petani meninggal akibat kekerasan konflik agrarian (Harian analisa, 2012).

2. Regulasi Terkait dijalankan Secara Elegan. Konstitusi terkait pembangunan bandara, salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 (Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Tahapan dalam pasal-pasalnya cukup jelas dan lengkap. Misal dalam kasus pathok, jika mengikuti UU Nomor 2 tahun 2012, daripada pasang pathok dapat disampaikan dokumen perencanaan (lokasi sampai perkiraan harga tanah). Dokumen tersebut lazimnya sudah ada, karena menjadi prasarat sebelum ijin penetapan lokasi /IPL (pasal 15). Langkah tersebut sangat elegan dalam koridor hukum, sementara dalam koridor sosial budaya sangat arif dan tidak bermakna provokatif. Sampai saat ini the real sosialisasi sebagaimana dalam UU sepertinya belum ada. Forum-forum berlabel sosialisasi yang ada, belum memenuhi harapan sosialisasi baik teknis undangan dan yang diundang, maupun isi. Bahkan ketika dikonfirmasi mengenai saat ini tahapan apa, belum mendapatkan jawaban yang jelas. Pemerintah sering membicarakan IPL tetapi ternyata IPL Kementerian Perhubungan (UU nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 201). Sedangkan IPL yang bersinggungan dengan warga mestinya IPL Gubernur (pasal 19, 22 dan 24 UU Nomor 2 tahun 2012). Jika sesuai mekanisme, banyak tahapan yang membutuhkan warga menuju keluarnya IPL (pasal 16 s/d 26). Jika UU nomor 2 tahun 2012 diikuti, hampir dipastikan bahwa masyarakat mendapatkan jawaban gamblang seputar pembangunan dan nasib kedepan. Bahkan sejak perencanaan perlu melibatkan pemangku kepentingan (pasal 7) dan perlu memperhatikan keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan masyarakat (pasal 9) yang berarti bukan pokoke.

3. Perjelas Komitemen. Pemerintah perlu perjelas komitmen, misalnya terkait berapa % tenaga kerja yang akan diambil dari lokal, prosedur pemindahan rumah yang tergusur dan ganti rugi tanah, keterlibatan kelembagaan masyarakat lokal dalam bisnis seputar bandara. Sebaiknya komitmen tersebut tertulis dan bukan sekedar lisan atau bahkan hanya katanya-katanya.
Pemerintah tidak hanya sebagai punggawa (pejabat) tetapi juga pamong (orang tua). Oleh karena itu selain bertindak atas nama hukum, juga perlu mempertimbangkan aspek budaya lokal (adat istiadat, prinsip kultural).

 

Tue, 10 Feb 2015 @19:23


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Komentar Terbaru
  • ary
    ini Inovasi Teknologi apl...
  • fren ugm
    Buat tambahan nih ada art...
Copyright 2019 YAPERINDO All Rights Reserved