Welcome
image

DR. BAMBANG SUWIGNYO, M.Sc

+62747492595

Kategori
LINK

Detik

Jawa Pos

Kedaulatan Rakyat

Kompas

Kulon Progo

DIY

KLH

AusAID

CIDA

DEC

IFS

JICA

KNIP

ORC Trust Fund

RISTEK

SAREP

SGPPTF

SIDA

TOYOTA

UNDP

Clock

 

Pesan


Revolusi Mental Untuk Swasembada Pangan

image

Revolusi Mental Untuk Swasembada Pangan

Bambang Suwignyo, Ph.D

Siapapun negeri di belahan dunia ini pasti menginginkan kecukupan pangan, papan dan sandang. Indonesia termasuk negara yang bercita-cita mandiri dalam pangan (swasembada). Jika melihat potensi yang ada sudah selayaknya Indonesia swasembada pangan baik dari unsur tanaman maupun hewan. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia ini setelah Brazil. Indonesia memiliki lebih dari 70 jenis tanaman penghasil karbohidrat (Nasution, 2004), bahkan 7 dari 9 jenis lebah penghasil madu dunia ada di Indonesia. Akan tetapi jika cara pandang (mind set) bangsa kita belum berubah (setidaknya dalam dua aspek) maka kata swa sembada tinggal impian. Oleh karena itu perlu ada revolusi mental untuk merubah cara pandang yaitu pertama mengenai lahan (tempat dimana pangan dapat dihasilkan) dan kedua adalah mengenai sumber/ jenis pangan itu sendiri. Perlu dilakukan, karena cara pandang akan berdampak terhadap cara menghadapi/ menyelesaikan masalah.
Wilayah Indonesia konon dua pertiganya adalah lautan,dan sepertiganya adalah daratan (192 juta ha). Setidaknya sekitar 70% daratan kita (setidaknya diklaim) terdiri atas wilayah hutan dengan luasan mencapai 143 juta ha (Wiradi, 2009). Sementara itu lahan pertanian kita hanya sekitar 13 juta ha. Jika kita berfikiran bahwa swasembada (penulis selanjutnya akan menggunakan kata berdaulat) pangan hanya melihat lahan pertanian yang 13 juta ha untuk 240 juta penduduk Indonesia, maka terlalu riskan. Oleh karena itu berdaulat pangan perlu melibatkan juga lahan yang 143 juta ha untuk menghasilkan pangan (forest for food). Pasalnya lahan yang 13 juta ha setiap tahun juga terancam berkurang. Rerata alih fungsi lahan pertanian kita 140 ribu ha/th (Jakarta, 2012). Reraya alih fungsi lahan di Jawa sebesar 50 ribu ha/ tahun, sementara untuk DIY mencapai 200 ha/ tahun (Republika, 2012). Oleh karena itu tidak hal yang aneh jika kita jumpai petani kita dalam keadaan minim lahan atau bahkan tidak punya lahan. Hampir 50% atau 11,1 juta rumah tangga petani dari sekitar 28 juta rumah tangga petani di Indonesia tidak memiliki lahan, sementara yang memiliki lahan hanya dengan rerata kepemilikan kurang dari 0,36 ha (Analisa, 2012). Ini adalah fakta menarik, terlebih jika kita hendak mengkaitkan kedaulatan pangan dengan pengentasan kemiskinan. Henry George dalam Wiradi (2009) menyatakan "Jika orang tidak mau memahami masalah pertanahan sebagai masalah yang penting dan mendasar, maka usaha apapun untuk mengurangi kemiskinan akan cenderung gagal".
Sumber-sumber pangan Indonesia sangat variatif. Fakta ini seharusnya membuat kita berbicara pangan tidak hanya beras, tetapi juga selainnya (jagung, sagu, singkong, uwi dll). Kita punya berbagai jenis tanaman yang dapat tumbuh baik di lahan basah maupun kering, dilahan sawah maupun dibawah tegakan hutan (gembili, uwi, tales, gadung dll). Termasuk banyak juga tanaman herbal yang dapat tumbuh baik di bawah tegakan hutan (jahe, kunyit, lengkuas dll). Kita maintain agar hutan kita dapat menjadi penghasil kayu (forest for wood), namun juga kita dorong agar hutan kita menjadi penghasil pangan (forest for food), dan obat (forest for herb). Dalam hal sumber protein nabati dapat kita integrasikan hutan dengan ternak. Setidaknya Indonesia memiliki hampir 10 juta ha lahan sawit, jika ditaruh 1 ekor sapi pada setiap ha lahan maka dari lahan sawit saja sudah menghasilkan 10 juta ekor sapi (saat ini populasi sapi Indonesia sekitar 14 juta ekor). Integrasi ternak dengan hutan/ kebun antar keduanya dapat terjalin simbiosis mutualism, ternak mendapatkan makanan dari hasil hutan/ kebun dengan mudah dan murah sementara itu hutan mendapatkan pupuk dari ternak. Jika setiap luasan lahan kita semakin produktif maka manusia semakin dekat dengan berdaulat pangan.
Oleh karena itu jika memang kita hendak berdaulat pangan maka pemerintah perlu membuat dan mengawal regulasi terhadap pemanfaatan lahan dibawah tegakan hutan dan atau perkebunan yang mencapai 143 juta ha (70% daratan), bukan hanya yang lahan pertanian 13 juta ha. Pemerintah juga perlu mendukung produk pangan lokal kita, mendorong industrialisasi pangan non beras.

 

Tue, 10 Feb 2015 @19:25


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Komentar Terbaru
  • ary
    ini Inovasi Teknologi apl...
  • fren ugm
    Buat tambahan nih ada art...
Copyright 2019 YAPERINDO All Rights Reserved