Welcome
image

DR. BAMBANG SUWIGNYO, M.Sc

+62747492595

Kategori
LINK

Detik

Jawa Pos

Kedaulatan Rakyat

Kompas

Kulon Progo

DIY

KLH

AusAID

CIDA

DEC

IFS

JICA

KNIP

ORC Trust Fund

RISTEK

SAREP

SGPPTF

SIDA

TOYOTA

UNDP

Clock

 

Pesan


Bambang Suwignyo, Revolusi Lumbung Pangan

image

OPINI Kedaulatan Rakyat 13 Januari 2016

Revolusi Lumbung Pangan

Bambang Suwignyo, Ph.D

Awal tahun 2016, Kementerian Perekonomian Republik Indonesia telah merilis rencana impor tahun 2016 diantaranya beras 1,5 juta ton, jagung 600 ribu ton, daging sapi 239 ribu ton, gula 2,9 juta ton dan kedelai +2 juta ton. Indonesia termasuk pengimpor pangan dalam jumlah besar baik di kalangan ASIA maupun dunia. Pangan adalah persoalan penting selama masih ada kehidupan dan manusia di Bumi, termasuk di Indonesia. Jumlah impor yang tinggi menunjukan bahwa aspek ketergantungan kita akan sumber pangan dari luar masih tinggi. Pangan tidak sesederhana soal kenyang dan lapar, tetapi bisa merambah pada persoalan kedaulatan suatu bangsa. Sebagai negara yang berdaulat, maka sudah selayaknya Indonesia juga mengupayakan swasembada pangan (berdaulat pangan). Tidaklah berlebihan jika semangat untuk berswasembada berkaitan erat dengan kedaulatan bangsa. Pada era pemerintahan saat ini, salah satu mandat terhadap para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pangan adalah menjamin pasokan dan keterjangkauan terhadap tujuh jenis komoditas unggulan yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, daging sapi.

Indonesia yang berpenduduk +250 juta menggantungkan pangan hanya dari 14 juta ha lahan pertanian (BPS, 2015), jauh dibawah Vietnam dan Thailand yang memiliki sekitar 25-30 juta ha lahan pertanian meski hanya berpenduduk sepertiga penduduk Indonesia. Pada sisi lain, potensi daratan Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam mestinya ada 143 juta ha (Wiradi, 2009) dari 192 juta ha total daratan daratan. Sayangnya secara sistem, policy dan pelaku belum/ tidak difokuskan untuk swasembada pangan. Ironisnya lagi, 50% dari 14 juta ha lahan pertanian ada di Jawa, demikian juga hasilnya. Jawa yang notabene luasnya hanya 6,8% dari seluruh wilayah Indonesia masih menjadi tumpuan pangan karena 50% atau lebih berbagai jenis pangan dihasilkan dari Jawa. Setidaknya Jawa sebagai lumbung pangan atas empat dari tujuh komoditas unggulan (selain impor) yaitu sapi 50%, padi 51,5%, kedelai 61,8% dan jagung 53,4%. Jika dilihat dari produksi dan konsumsi beras sebagai pangan pokok, beberapa propinsi defisit beras antara lain: Riau, Bangka Belitung, Riau Kepulauan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat (perhitungan konsumsi beras 97,6 kg/kapita/tahun). Untuk 5 propinsi terakhir dimungkinkan memiliki sumber lain karena sejak lama dikenal dengan sumber pangan pokok non beras (umbi-umbian, sagu, jagung).

Jika kita serius akan menuju swasembada, maka salah satu langkah kebijakan yang diambil adalah revolusi lumbung pangan Indonesia. Fitur lumbung pangan Jawa sentris perlu didistribusikan melebar ke luar Jawa. Jika Jwa sentris dipertahankan, nampaknya tidak terlalu berharap bahwa Indonesia akan berswasembada pangan. Secara sosiokultural nampak wajar jika Jawa yang berpenduduk 57% dari populasi nasional akan berusaha untuk menghasilkan pangan yang banyak untuk mencukupi penduduknya, namun menjadi lebih tidak wajar jika ada lahan luas tetapi tidak menghasilkan pangan yang sesuai dengan luasannya. Pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia untuk mendukung produksi pangan tentu menjadi konsen yang akan mengikuti kebijakan tersebut. Penuntasan dari aspek perlindungan regulasi juga perlu, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perlu segera disusul keluarnya peraturan pemerintah. Undang-undang tersebut akan menguatkan pahlawan pangan (petani) Indonesia dalam beberapa aspek antara lain: perencanaan, sarana prasarana, kepastian usaha tani, stabilitas harga, tata ruang wilayah, anggaran pangan, diklat/ ketrampilan untuk petani, jaminan ketersediaan lahan dan serta aspek perlindungan seperti asuransi petani. Untuk dimungkinkannya terbuka integrasi tanaman pangan dan peternakan dibawah tegakan hutan (mayoritas dari 143 juta ha lahan dikuasai/ sebagai areal kehutanan) perlu perubahan Undang-Undang Kehutanan. Jika kita berbicara pangan dalam koridor untuk bangsa yang berwawasan jangka panjang ke depan maka sudah seharusnya kita berswasembada pangan demi kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.

Bambang Suwignyo, Ph.D

  1. Dosen Pertanian Terpadu, Fakultas Peternakan UGM
  2. Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Kulon Progo
  3. Pengurus MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Sat, 17 Jun 2017 @13:49


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Komentar Terbaru
  • ary
    ini Inovasi Teknologi apl...
  • fren ugm
    Buat tambahan nih ada art...
Copyright 2019 YAPERINDO All Rights Reserved