Welcome
image

DR. BAMBANG SUWIGNYO, M.Sc

+62747492595

Kategori
LINK

Detik

Jawa Pos

Kedaulatan Rakyat

Kompas

Kulon Progo

DIY

KLH

AusAID

CIDA

DEC

IFS

JICA

KNIP

ORC Trust Fund

RISTEK

SAREP

SGPPTF

SIDA

TOYOTA

UNDP

Clock

 

Pesan


Artikel (7)

Keywords: forages livestock farming system

Kartel Pangan, Bambang Suwignyo UGM

image

Bambang Suwignyo, PhD


http://www.krjogja.com/web/news/read/34974/Kartel_Pangan


EMPAT bulan terakhir ini terjadi kenaikan dua komoditas pertanian yang harganya dianggap melewati batas kewajaran. Pertama harga cabai yang melejit hingga di atas Rp 100 ribu/kg dan kemudian disusul bawang putih dengan harga berkisar Rp 38 ribu - Rp 70 ribu/kg. Setahun yang lalu, menjelang bulan Ramadan kita juga masih belum lupa dengan isu harga daging sapi yang mencapai sekitar Rp 130 ribu, sehingga Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada kementerian terkait agar daging sapi berada pada kisaran harga Rp 80 ribu.


Saat harga bawang putih terus merangkat naik, bahkan di Sanggau Kalbar mencapai Rp 120 ribu, pekan lalu kita dipertontonkan adanya penimbun bawang putih yang berhasil dibongkar satgas pangan, di Marunda Jakarta, Medan dan Cilacap. Puluhan hingga ratusan ton bawang putih ditimbun dalam gudang yang (anehnya) ada pengusaha tersebut tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin gudang. Praktik penimbunan ini disinyalir dapat mempengaruhi harga di pasar.


Siapapun yang masih hidup akan membutuhkan pangan. Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, merupakan pasar pangan yang sangat strategis. Siapapun negeri di belahan dunia ini pasti menginginkan kecukupan pangan, papan dan sandang. Lain di keinginan, lain di kenyataan. Saat suatu negara belum dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, maka ketergantungan pangan berarti keuntungan ekonomi, bahkan juga keuntungan politik. Sangat mungkin ada banyak pihak yang berkepentingan untuk turut berselancar di atas ketergantungan pangan Indonesia ini. Sangat masuk akal bahwa pihak-pihak tersebut akan mengontrol harga pangan.


Bagaimana tidak? Anthuriun jenmanii yang saat ini diiklankan dengan harga ratusan ribu, sebelum tahun 2010 pernah menghebohkan Indonesia karena diperdagangkan dengan harga hingga ratusan juga rupiah. Anthurium jenmanii yang bukan produk herbal maupun pangan, saat itu menjadi primadona baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Boleh jadi ini adalah ‘laboratorium’ pihak tertentu (baca kartel) yang mencoba untuk mengontrol harga dengan suatu sistem yang telah mereka seting dan sepakati. Ketika barang tidak jelas saja bisa dimainkan, tentu bukan hal yang sulit untuk memainkan barang yang penting seperti pangan.


Momen di mana saat demand pangan naik seperti Ramadan dan Idul Fitri menjadi momen yang biasa digunakan untuk memulai permainan ini. Cabai telah warming up sebelum Ramadan dengan harga spektakuler, demikian pula bawang putih. Jika Indonesia tidak mengambil langkah ketat, cermat dan tegas terhadap para kartel pangan, maka 250 juta penduduk ini berpotensi menjadi bulanbulanan para kartel pangan dengan permainan harga yang dipergilirkan dari satu komoditas ke komoditas yang lain. Silih berganti komoditas pangan seperti kedelai, jagung, beras, daging sapi, cabai, bawang putih, dan gula dengan harga fluktuatif tidak wajar.


Cara paling ampuh untuk menyempitkan ruang gerak kartel adalah dengan berswasembada pangan. Jika melihat potensi Indonesia, maka yakin Indonesia mampu swasembada pangan baik dari unsur tanaman maupun hewan. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 70 jenis tanaman penghasil karbohidrat, bahkan 7 dari 9 jenis lebah penghasil madu dunia ada di Indonesia. Namun ini perlu waktu panjang karena tidak hanya soal keterlibatan para pelaku produksi pangan (petani, penyuluh, ilmuan). Namun juga kebutuhan infrastruktur baik pokok (lahan) maupun penunjangnya (teknologi, mesin, pupuk).


Upaya jangka pendek yang dapat dilakukan untuk melindungi warga adalah dengan penindakan tegas dan efek jera kepada para kartel pangan. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat bertindak tegas terhadap para koruptor, Densus 88 mampu tindak tegas para teroris, Saberpungli tegas kepada pelaku pungli, maka kita dukung Satgas Pangan untuk tegas berantas kartel pangan, setidaknya kawal implementasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dari kemungkinan masuknya kartel pada penyediaan, perdagangan, cadangan, distribusi, dan keamanan pangan.


(Bambang Suwignyo PhD. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat & Kerjasama Fakultas Peternakan UGM, Ketua Dewan Riset Daerah dan Tenaga Ahli Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulonprogo. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 8 Juni 2017)

Sat, 17 Jun 2017 @14:09

Indek Daya Saing Global Bambang Suwignyo, PhD

image

KEPEKAAN DAN KEPEKOKAN


Indek Daya Saing Global 


 


Bambang Suwignyo, PhD 


 


Awal tahun 2017 Indonesia di suguhi dengan beberapa isu politik, sosial, ekonomi maupun pendidikan. Pada aspek politik mencuat tentang isue jual beli jabatan, bukan hal baru namun kembali populer setelah adanya operasi tangkap tangan KPK atas Bupati Klaten. Pada aspek pangan persoalan klasik tentang harga dan stok pangan yang seolah asyik dengan “dirinya sendiri” naik turun silih berganti tak terkendali, dan yang terbaru adalah pedasnya harga cabai yang mencapai diatas Rp 100 ribu/kg. Pada pendidikan dihadapkan dengan isue pemangkasan anggaran untuk riset/ research and development/ R&D. Berbagai isue tersebut tentu dapat mempengaruhi prestasi kemajuan negara.


 


Salah satu cara mengetahui kemajuan negara dapat dilakukan dengan pengukuran indek daya saing global/ global competitiveness index/ GCI. Penilaian peringkat daya saing global ini didasarkan pada 113 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar daya saing. Kedua belas pilar tersebut yaitu institusi, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi (Kemenkeu, 2015).  


 


Indonesia memiliki potensi menjadi negara besar, tidak hanya karena wilayahnya yang luas dan penduduknya yang banyak, namun juga karena sumberdaya alam (mineral dan biodiversity flora fauna) yang luar biasa. Persoalan komplek termasuk manajemen, sumberdaya manusia dan teknologi berperan penting di dalamnya. Sebagai negara yang masih dalam kategori berkembang berarti masih dalam pencarian format menuju kemapanan (negara maju), perlu penguatan kepekaan terhadap potensi-potensi yang dapat menguatkan dan meruntuhkan cita-cita, kemudian perlu mulai dari mana juga dapat disimulasikan. Dalam hal ini peran R & D sangat diperlukan. Perkembangan teknologi sangat erat kaitaanya dengan perkembangan ilmu, dan jalur produksi teknologi melalui R&D. Teknologi yang berkembang di Indonesia mayoritas masih impor (58 % dari Jepang, Jerman Tiongkok), sehingga kita hanya user atau minimal assembling. Untuk menjadi negara kokoh dan kuat perlu memiliki fondasi teknologi yang kuat. Boleh jadi pengembangan teknologi berbasis potensi yang genuine dari Indonesia adalah jawaban untuk kejayaan bangsa, yaitu teknologi “manufaktur” menuju industrialiasi yang berbasis pada pengolahan produk agro dan biodiversitas flora fauna Indonesia, dan bukan teknologi “manufaktur” impor. Hal tersebut tentu perlu di telusuri dengan R&D dan ditopang oleh politik kebijakan yang mendukung terhadap produk R&D.


Pada negara maju atau negara berkembang yang progresive, rata-rata mengalokasikan anggaran cukup besar untuk R & D. Korea Selatan menganggarkan dana untuk R&D sebesar 5% dari PDB, Israel 4% PDB, Jepang 3,5% PDB, Amerika Serikat mendekati 3% PDB, Singapura 2,36 % PDB, Tiongkok diatas 2% PDB, Malaysia mendekati 2%, dan Vietnam 0,1% PDB. Indonesia hanya mengalokasikan anggaran 0,09% dari PDB. Hal itu sangat mempengaruhi GCI Indonesia. Peringkat GCI Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini trennya turun dari peringkat 34 (2014) menjadi 37 (2015) dan 41 (2016) dari 140-an negara. Pada level ASEAN, Indonesia masih dibawah Thailand yang berada di peringkat 32, Malaysia di peringkat 18 dan Singapura di peringkat 2. Jumlah peneliti Indonesia hanya 90 per satu juta penduduk juga tergolong lebih rendah dibanding Brasil 700, Tiongkok 1.020 peneliti, Rusia 3.000, dan Korea Selatan 5.900 peneliti per 1 juta penduduk.


Sayangnya entah karena pertimbangan apa, justru alokasi anggaran nasional untuk riset cenderung turun, termasuk tahun 2017 ini. Dalam logika penulis, jika dipandang ada hal yang belum optimal dengan peran R&D dapat dilakukan evaluasi. Pengurangan anggaran R&D bukanlah jawaban terhadap semakin ketatnya persaingan dalam era perdagangan bebas dan masyarakat ekonomi ASEAN. Semoga pemangkasan anggaran R&D bukan karena sikap ke-pekok-an (tutup mata tutup telinga) terhadap upaya mendapatkan solusi menuju perkembangan dan tantangan bangsa melalui R &D.


Bambang Suwignyo, PhD



  1. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama, Fakultas Peternakan UGM

  2. Ketua Divisi Pertanian Terpadu MPM PP Muhammadiyah 

Sat, 17 Jun 2017 @14:02

INDONESIA BERTANI, Bambang Suwignyo UGM

image

INDONESIA BERTANI


Bambang Suwignyo, PhD


Indonesia gempar atas penetapan tersangka IG, ketua Dewan PerwakilanDaerah Republik Indonesia (DPD RI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Halmenarik saat KPK melakukan konfrensi pers adalah bahwa nilai uang yang“diamankan” termasuk kecil, namun kasus ini berkaitan dengan kedaulatan panganIndonesia, sehingga masuk dalam prioritas penanganan KPK. Konon kasus yangmenimpa IG tidak ada kaitannya dengan kewenangan DPD RI. Ini indikasi ada halmenarik bagi siapapun untuk meraup keuntungan materi dalam impor pangan. Kasusterkait pangan yang menyeret baik pengusaha, politisi ataupun pejabat negara bukankali ini saja. Tahun 2006 kasus 60 ribu ton beras impor ilegas dari Vietnam, tahun2013 kasus skandal impor daging sapi, awal tahun 2016 kasus 17 ribu ton jagungimpor dari Brazil yang kontroversi, dan beberapa lagi. Pangan Indonesia masih bergantung dari impor. Produk pangan pokok Indonesiaseperti beras, kedelai, jagung, susu, daging sapi, buah buahan masih impor bervariasidari 20%-90%, bahkan ada yang impor 100% yaitu gandum. Awal tahun 2016Kementerian Perekonomian Republik Indonesia merilis rencana impor tahun 2016diantaranya beras 1,5 juta ton, jagung 600 ribu ton, daging sapi 239 ribu ton, gula 2,9juta ton dan kedelai +2 juta ton. Kalau (konon) Freddy Budiman menurut penuturanHaris Azhar mampu menyisihkan sekitar Rp 10.000-30.000 untuk pejabat negara (perbutir pil terlarang), bayangkan jika pada kasus pangan ada Rp 5.000 saja dalam setiapkg maka ada Rp 3-15 M dibalik angka impor tersebut. Konstruksi pangan Indonesia masih belum menguntungkan untuk berdaulatpangan. Penduduk 250 juta jiwa bergantung dari 14 juta ha sawah dimana 50% luasanada di Pulau Jawa yang luasanya hanya 6% dari wilayah daratan Indonesia, dengandihuni 57% penduduk. Analisis data BPS menunjukkan bahwa Jawa sebagai lumbungpangan atas empat dari tujuh komoditas unggulan yaitu sapi 50%, padi 51,5%, kedelai61,8% dan jagung 53,4%. Jika Indonesia dapat merekonstruksi dan mendistribusilumbung pangan maka Indonesia akan berdaulat pangan. Indonesia memiliki peluanguntuk berdaulat pangan karena kita memiliki lebih dari 70 jenis tanaman penghasilkarbohidrat (Nasution, 2004), sekitar 50,2% penduduk tinggal di pedesaan (CNN,2015), daratan Indonesia sekitar 70% dari total wilayah daratan 192 juta ha(setidaknya diklaim) terdiri atas hutan (143 juta ha) (Wiradi, 2009). Perlu ada gerakan Indonesia Bertani, agar greget untuk menuju berdaulatpangan ini dimiliki oleh seluruh petani Indonesia (tentu ada perbedaan treatmentantara wilayah Jawa dan luar Jawa), termasuk pertanian terpadu perkotaan. Dalam hallahan dan sumberdaya alam maka luar Jawa sangat menjanjikan untuk menjadilumbung pangan, sedangkan Jawa masih menjanjikan jika dengan sistem integrasikebun-pangan atau hutan-pangan. Dalam hal kapasitas sumber daya manusia(semangat dan skill bertani) Jawa secara rerata lebih unggul (pengelolaan lahan,pengolahan pupuk, pemanfaatan ternak, budidaya tanaman), demikian juga dalam halinfrastruktur. Hal ini secara mudah dapat di buktikan dari pola aktivitas. Hampirdimana ada warga transmigrasi yang berasal dari Jawa maka mereka dapat melakukanaktivitas pertanian (bertani & beternak) secara masif dan lebih maju dibandingpenduduk lokal.Perlu penguatan petani yang diikuti dengan infrastruktur pertanian terutamabagi luar Jawa. Penyuluh pertanian ditambah dari 47.955 (27.476 penyuluh PNS dan20.479 Tenaga Harian Lepas) menjadi 75.224 agar ideal satu desa satu penyuluh (baikrekuitmen atau kerjasama dengan ormas atau lembaga sawadaya yang bekerja/berkompetensi pertanian). Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentangPerlindungan dan Pemberdayaan Petani semakin bermakna jika implementasianggaran desa sebagai dampak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapatdiarahkan pada penguatan petani dan atau infrastruktur pertanian menuju berdaulat1


pangan. Gerakan Indonesia Bertani akan mengantarkan Indonesia berdaulat pangandan semoga tidak ada lagi luka negeri ini karena ada pengusaha, politisi, atau pejabatnegara yang tersandung kasus korupsi impor pangan.


Bambang Suwignyo, Ph.D1.


Dosen Fakultas Peternakan UGM 2.


Pengurus MPM PP Muhammadiyah Bidang Pertanian Terpadu

Sat, 17 Jun 2017 @13:59

Bambang Suwignyo UGM, Mitos Harga Sapi

image

MITOS HARGA SAPI (Kedaulatan Rakyat 2 Juni 2016)


 


Bambang Suwignyo, PhD


 


Isyu tentang sapi pada lima tahun terkahir ini dapat dikatakan naik pangkat karena hampir setara dengan isyu politik strategis ataupun bahan pokok penting seperti beras dan bahan bakar minyak (BBM). Munculnya isyu sapi hampir selalu menjadi trending topik pada media masya maupun media sosial. Beberapa waktu yang lalu dalam suatu rapat terbatas, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar harga sapi dapat diturunkan sehingga pada Idul Fitri nanti ditargetkan akan menjadi Rp 80.000/ kg. Berbagai spekulasi pertanyaan muncul, apakah dapat terelisasi atau tidak, dan sekiranya apa persyaratannya.


Akhir tahun 2015 sampai awal tahun 2016 lalu fenomena kenaikan harga beras juga sempat mewarnai isyu nasional. Fenomena ini dengan cepat dapat diredam, dengan salah satunya adalah operasi pasar yang dilakukan baik oleh Bulog maupun oleh pemerintah. Harga sapi tidak hanya saat ini saja berada diatas Rp 100.000, dengan kata lain ini telah berlangsung lama. Namun demikian nampaknya konstruksi persoalan beras dan sapi berbeda sehingga kecil sekali peluang untuk dapat diselesaikan dengan operasi pasar. Daging sapi selain karena nilai ekonomi yang tinggi (membutuhkan biaya yang besar), juga karena jumlah stok sapi berbeda dengan stok beras. Produksi beras nasional dapat di katakan pada level swasembada, kalaupun kurang ada pada posisi jumlah cadangan bukan pada kebutuhan. Posisi stok sapi Indonesia belum sampai pada level swasembada, sehingga kalaupun memiliki dana untuk membeli daging sapi dalam rangka operasi pasar, namun akan tetap terkendala pada ketersedian barang. Jumlah populasi sapi potong Indonesia 15,5 juta (Kementan RI, 2015) masih jauh dari ideal. Jumlah kebutuhan daging sapi nasional mencapai 571,2 juta kg/ th (data konsumsi BPS 2013 sebesar 2,38 kg/kap/th) dari asumsi penduduk Indonesia sejumlah 240 juta. Jumlah 571,2 juta kg/th setara dengan penyediaan 4,76 juta ekor/th sapi hidup untuk dipotong (asumsi berat badan hidup sapi 300 kg). Jika angka kebutuhan daging 571,2 ribu kg/th, pemotongan betina produktif menurut Sinartani (2011) berkisar 200 ribu ekor/th (mungkin bisa lebih) dan pertumbuhan populasi sapi 7,24 %/th dan kerbau 9,26%/th, maka jumlah ideal sapi potong yang seharusnya dimiliki Indonesia untuk sampai pada level swasembada adalah 61 juta ekor.


Jumlah sapi Indonesia 98% berada di peternak rakyat dimana hanya 20% saja yang siap untuk dipotong (Muladno, 2015), sedangkan Rahardi (2016) berpendapat bahwa jumlah yang di peternakan rakyat adalah 70,6%. Pada kondisi demikian, posisi harga dan jumlah sapi impor menjadi sangat menentukan terhadap harga daging sapi Indonesia. Harga per kg berat hidup sapi impor dari Australia pada caturwulan pertama berada pada kisaran USD 3,15 – 3,25 (Rp 45.675 – 47.125) pada saat itu kurs dolar US berada pada Rp 14.500, sedangkan pada caturwulan kedua pada kisaran antara USD 2,75 - 2,95 (Rp 37.675 – 40.415) dolar pada kurs Rp 13.700. Jika diasumsikan bahwa harga hari ini adalah USD 2,75 dengan kurs Rp 13.600, dengan produksi karkas 50% dan persentase daging 70% dari karkas, maka harga BEP per kg daging sapi seorang pedagang daging adalah Rp 106,900 (belum termasuk transport, bea karantina, pakan dll). Harga Rp 80.000/kg daging sapi dapat dicapai jika harga beli (impor) dari Australia turun menjadi USD 2,1/kg bobot hidup atau jika kurs dolar turun menjadi Rp 10.500 dan kecuali materi yang diimport adalah daging sapi.


Persoalan sapi memang tidak sesederhana menghitung harganya. Presiden perlu mendapatkan input yang jujur dan jelas, tidak sekedar asal bapak senang (ABS), agar presiden dapat memutuskan dengan cepat, cermat, dan tepat. Kebijakan tentang persapian boleh jadi lebih diprioritaskan pada visi jangka panjang, bukan hanya jangka pendek, apalagi kebijakan reaktif. Lebih baik mundur selangkah untuk bersiap lari cepat daripada jalan ditempat


 


Bambang Suwignyo, Ph.D


1. Dosen Fakultas Peternakan UGM


2. Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI)


3. Pengurus MPM PP Muhammadiyah Bidang Pertanian Terpadu


4. Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Kulon Progo

Sat, 17 Jun 2017 @13:50

Bambang Suwignyo, Revolusi Lumbung Pangan

image

OPINI Kedaulatan Rakyat 13 Januari 2016


Revolusi Lumbung Pangan


Bambang Suwignyo, Ph.D


Awal tahun 2016, Kementerian Perekonomian Republik Indonesia telah merilis rencana impor tahun 2016 diantaranya beras 1,5 juta ton, jagung 600 ribu ton, daging sapi 239 ribu ton, gula 2,9 juta ton dan kedelai +2 juta ton. Indonesia termasuk pengimpor pangan dalam jumlah besar baik di kalangan ASIA maupun dunia. Pangan adalah persoalan penting selama masih ada kehidupan dan manusia di Bumi, termasuk di Indonesia. Jumlah impor yang tinggi menunjukan bahwa aspek ketergantungan kita akan sumber pangan dari luar masih tinggi. Pangan tidak sesederhana soal kenyang dan lapar, tetapi bisa merambah pada persoalan kedaulatan suatu bangsa. Sebagai negara yang berdaulat, maka sudah selayaknya Indonesia juga mengupayakan swasembada pangan (berdaulat pangan). Tidaklah berlebihan jika semangat untuk berswasembada berkaitan erat dengan kedaulatan bangsa. Pada era pemerintahan saat ini, salah satu mandat terhadap para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pangan adalah menjamin pasokan dan keterjangkauan terhadap tujuh jenis komoditas unggulan yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, daging sapi.


Indonesia yang berpenduduk +250 juta menggantungkan pangan hanya dari 14 juta ha lahan pertanian (BPS, 2015), jauh dibawah Vietnam dan Thailand yang memiliki sekitar 25-30 juta ha lahan pertanian meski hanya berpenduduk sepertiga penduduk Indonesia. Pada sisi lain, potensi daratan Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam mestinya ada 143 juta ha (Wiradi, 2009) dari 192 juta ha total daratan daratan. Sayangnya secara sistem, policy dan pelaku belum/ tidak difokuskan untuk swasembada pangan. Ironisnya lagi, 50% dari 14 juta ha lahan pertanian ada di Jawa, demikian juga hasilnya. Jawa yang notabene luasnya hanya 6,8% dari seluruh wilayah Indonesia masih menjadi tumpuan pangan karena 50% atau lebih berbagai jenis pangan dihasilkan dari Jawa. Setidaknya Jawa sebagai lumbung pangan atas empat dari tujuh komoditas unggulan (selain impor) yaitu sapi 50%, padi 51,5%, kedelai 61,8% dan jagung 53,4%. Jika dilihat dari produksi dan konsumsi beras sebagai pangan pokok, beberapa propinsi defisit beras antara lain: Riau, Bangka Belitung, Riau Kepulauan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat (perhitungan konsumsi beras 97,6 kg/kapita/tahun). Untuk 5 propinsi terakhir dimungkinkan memiliki sumber lain karena sejak lama dikenal dengan sumber pangan pokok non beras (umbi-umbian, sagu, jagung).


Jika kita serius akan menuju swasembada, maka salah satu langkah kebijakan yang diambil adalah revolusi lumbung pangan Indonesia. Fitur lumbung pangan Jawa sentris perlu didistribusikan melebar ke luar Jawa. Jika Jwa sentris dipertahankan, nampaknya tidak terlalu berharap bahwa Indonesia akan berswasembada pangan. Secara sosiokultural nampak wajar jika Jawa yang berpenduduk 57% dari populasi nasional akan berusaha untuk menghasilkan pangan yang banyak untuk mencukupi penduduknya, namun menjadi lebih tidak wajar jika ada lahan luas tetapi tidak menghasilkan pangan yang sesuai dengan luasannya. Pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia untuk mendukung produksi pangan tentu menjadi konsen yang akan mengikuti kebijakan tersebut. Penuntasan dari aspek perlindungan regulasi juga perlu, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perlu segera disusul keluarnya peraturan pemerintah. Undang-undang tersebut akan menguatkan pahlawan pangan (petani) Indonesia dalam beberapa aspek antara lain: perencanaan, sarana prasarana, kepastian usaha tani, stabilitas harga, tata ruang wilayah, anggaran pangan, diklat/ ketrampilan untuk petani, jaminan ketersediaan lahan dan serta aspek perlindungan seperti asuransi petani. Untuk dimungkinkannya terbuka integrasi tanaman pangan dan peternakan dibawah tegakan hutan (mayoritas dari 143 juta ha lahan dikuasai/ sebagai areal kehutanan) perlu perubahan Undang-Undang Kehutanan. Jika kita berbicara pangan dalam koridor untuk bangsa yang berwawasan jangka panjang ke depan maka sudah seharusnya kita berswasembada pangan demi kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.


Bambang Suwignyo, Ph.D



  1. Dosen Pertanian Terpadu, Fakultas Peternakan UGM

  2. Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Kulon Progo

  3. Pengurus MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Sat, 17 Jun 2017 @13:49

Bambang Suwignyo UGM, Menakar Sapi Indonesia

image

MENAKAR SAPI INDONESIA


 


Bambang Suwignyo, Ph.D


 


Hiruk pikuk persapian kembali muncul dalam pekan ini. Kampus, instansi, petani sampai menteri, media cetak, media elektronik media di dunia maya membicarakan tentang sapi bahkan menjadikan sebagai headline. Sementara itu harga daging sapi terus merangkak naik hingga diatas Rp 100 ribu. Pemerintah berencana mengimpor daging sapi tidak hanya dari Australia bahkan dari India, padahal dari negara tersebut dikenal belum bersih dari adanya penyakit mulut dan kuku yang dikawatirkan dalam berdampak pada ternak sapi Indonesia. Pada awal suksesi, Presiden Jokowi mentargetkan untuk dapat tercapainya swasembada daging sapi pada tahun 2017. Seberapa besar sebenarnya potensi sapi Indonesia untuk dapat memenuhi target tersebut? Mari kita takar kapasitasnya.


Jika kita runut kebutuhan daging saat ini dapat diprediksi dari angka konsumsi daging sapi nasional yaitu sebesar 2,38 kg/kap/th (BPS, 2013), dimana angka tersebut merupakan 21,27% dari konsumsi total daging nasional (unggas mencapai 58,02%). Jika jumlah penduduk diasumsikan sejumlah 240 juta jiwa, maka diperlukan daging yang berasal dari sapi sejumlah 571,2 juta kg/ th. Jika dalam bentuk ternak hidup maka setara dengan ternak sapi/ kerbau 4,76 juta ekor/ th (asumsi berat badan hidup 300 kg). Definisi swasembada ketika dapat memenuhi 90% kebutuhan. Oleh karena itu Indonesia mestinya menyediakan sapi-kerbau untuk dipotong sejumlah 4,28 juta ekor. Jika dibandingkan dengan jumlah sapi-kerbau Indonesia saat ini (angka pembulatan 14 juta ekor), maka 4,28 juta adalah 31% dari total populasi yang ada. Jika dipaksakan dipenuhi 90% kebutuhan daging sapi-kerbau dari dalam negeri (jika trend pertumbuhan ternak tidak berubah) maka sapi-kerbau Indonesia akan habis dalam waktu 5 tahun (pertumbuhan sapi potong 7,24 %/th dan kerbau 9,26%/th). Sebenarnya penurunan populasi sudah terjadi sejak diturunkannya jumlah impor dari 102,4 ribu ton (2011) menjadi 80 ribu ton (2013). Populasi sapi-kerbau nasional turun 19,5% yaitu tinggal 13,7 juta (2013) dari semula 16,49 juta (2011). Penurunan merata di seluruh Indonesia termasuk daerah gudang sapi. Jawa Timur turun 26,16%, Jawa Tengah 24,87%, Nusa Tenggara 15%, Bali 28,29%, NTB 14,73%, NTT 14,82%, dan Sulawesi Selatan 4,71%.


Jika melihat konstruksi sapi saat ini, nampaknya masih berat untuk berwasembada sapi meski dalam lima tahun kedepan. Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, distribusi sapi antar pulau masih belum merata. Jika dilihat dari kewilayahan maka Jawa Timur menjadi gudang sapi tertinggi nasional dengan 4,9 juta ekor dikuti Jawa Tengah 2,2 juta ekor dan Sulawesi Selatan dengan 1,1 juta ekor. Jika dilihat dari penyebaran antar pulau maka Pulau Jawa masih menempati populasi tertinggi mencapai 50%, hampir equal dengan jumlah penduduknya yaitu 57%. Hal menarik adalah, pada pulau lain juga terjadi pola yang serupa dimana proporsi jumlah ternak sapi hampir equal dengan jumlah penduduknya: Sumatera jumlah sapi 18% ~ 21% penduduk, Bali 4%~2%, Maluku-Papua 2%~3%, Kalimantan 3%~1% Nusa Tenggara 10%~4% dan Sulawesi 12%~7%. Kedua, sapi Indonesia masih lebih dekat sebagai materi kultural daripada komoditas bisnis, makin diperkuat dengan stok sapi terbesar bukanlah di pengusaha melainkan berada di petani (98%). Selain data diatas yang menunjukan bahwa equalnya jumlah sapi dan jumlah penduduk juga diperkuat dengan pernyataan dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Muladno yang menyatakan bahwa hanya 20% sapi yang siap untuk trading dan 80% berstatus kelangenan. Logisnya daerah luar Jawa yang masih luas adalah daerah lumbung sapi, bukan Jawa yang sudah penuh sesak manusia. Ternak sapi ada tetapi tidak tersedia (tidak untuk dijual). Ketiga, populasi sapi Indonesia belum ideal, sementara pemotongan betina produktif belum terkendalikan secara terstruktur. Dengan kebutuhan 571,2 ribu kg/th, pemortongan betina produktif yang mencapai 200 ribu ekor/th (mungkin lebih) dan pertumbuhan populasi sapi 7,24 %/th dan kerbau 9,26%/th, maka jumlah ideal sapi yang minimal kita miliki 61 juta. Saatnya jujur pada keadaan dan tidak malu memulai program jangka panjang demi masa depan anak cucu bangsa.


PENULIS


Bambang Suwignyo, Ph.D


1. Dosen Fakultas Peternakan UGM


2. Wk. MPM PP Muhammadiyah Bidang Pertanian Terpadu


3. Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Kulon Progo


 

Sat, 17 Jun 2017 @13:13

Bambang Suwignyo UGM, Sekolah Farming

image

SEKOLAH FARMING KKN PPM UGM (1)


Media Edukasi Lingkungan Dan Cinta Desa


Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) sangat dikenal dengan program-program inovatifnya. Komitmen UGM untuk berkontriusi dalam pembangunan bangsa baik tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan bahkan daerah pelosok termasuk daerah perbatasan menjadikan KKN UGM selalu memiliki kebaruan dalam banyak aspek. Ini adalah wujud dari keinginan UGM untuk mengakar kuat dan menjulang tinggi ke langit, menjulang tinggi yang membawa kemanfaatan pada banyak orang seperti menara air dan bukan sekedar indah untuk dilihat (menara gading). Salah satu program unggulan mahasiswa KKN PPM UGM adalah “sekolah farming” atau secara subtansi adalah pengenalan pertanian peternakan kepada anak-anak usia sekolah dasar (SD) yang dilakukan oleh mahasiswa KKN di Blora dan Tuban.


Hal ini dilakukan karena dari observasi kebanyakan para pemuda desa meninggalkan desa untuk kerja di kota setelah lulus sekolah (SLTA apalagi kuliah), sehingga para petani adalah mereka yang rata-rata pada usia sekitar 50 tahun. Ada pemikiran bahwa perlu ada edukasi kepada calon “petani muda” dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada dunia pertanian peternakan sedini mungkin, terlebih pertanian ramah lingkungan. Program ini dilakukan oleh mahasiswa KKN di Kebonrejo, Banjarrejo, Blora dengan mengajak anak-anak sekolah usia SD langsung mengenalkan aktivitas bertani melalui vertikultur dengan didampingi mahasiswa KKN. Pertanian melalui media pot yang berasal dari botol bekas air mineral yang disusun secara vertikal untuk menanam sayur-mayur. Tarmidzi Taher, mahasiswa Fakultas Peternakan UGM yang menjadi kormanit KKN Kebonrejo menyatakan bahwa ada belasan anak-anak yang setiap hari mendatangi pondokan KKN, sehingga kedekatan karena daya tarik mahasiswa KKN ini kami anggap sebagai potensi untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Vertikulture kita pilih sebagai media delivery message tentang pertanian dan peduli lingkungan kepada anak-anak karena atraktif, sederhana, dan bahan yang mudah didapat disekitar kita.


Mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing lapangan (DPL) Dr. Cahyo Wulandari, SP.M.Sc ini juga membuat biodigester untuk biogas. Lagi-lagi media ini juga menjadi bagian dari obyek untuk pemberlajaran tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga anak-anak sekolah disekitar lokasi KKN. Bambang Suwignyo, Ph.D selaku tenaga ahli pertanian terpadu hadir untuk menjadi mentor kepada mereka terkait dengan nilai biogas. Biogas tidak sekedar energi alternatif untuk berhemat anggaran rumah tangga dari aspek belanja energi tetapi juga akan memilik efek karambol. Penggunaan energi dari biogas berarti turut berkontribusi menghemat penggunaan energi dari fosil fuel yang semakin menipis agar disisakan untuk anak cucu. Pembangunan biogas berarti turut menurunkan cemaran gas rumah kaca (GRK) berupa methan (CH4), dimana gas ini memiliki potensi hingga 20 kali lebih kuat dari carbon dalam kaitan sebagai GRK yang berdampak pada pemanasan global. Pembangunan biogas juga memicu petani untuk melakukan pertanian organik, karena pada outlet biodigester akan dihasilkan slurry dan pupuk cair yang sangat bagus untuk pupuk bagi tanaman. Pertanian organik berarti penurunan potensi rusaknya lahan karena tidak lagi menggunakan bahan kimia di lahan apalagi berlebihan. Demikian penjelasan dari Bambang Suwignyo pada pelatihan singkat Sabtu 15 Agustus 2015.


Dengan edukasi ini, harapannya pertanian menjadi aktivitas yang menarik dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Kelak jika anak-anak telah sampai pada usia dewasa tidak akan mudah meninggalkan desa jika tidak karena kesempatan yang memang jauh lebih baik demikian kata Bu Wulan. 


 

Sat, 17 Jun 2017 @12:44

Komentar Terbaru
  • ary
    ini Inovasi Teknologi apl...
  • fren ugm
    Buat tambahan nih ada art...
Copyright 2019 YAPERINDO All Rights Reserved