Welcome
image

DR. BAMBANG SUWIGNYO, M.Sc

+62747492595

Kategori
LINK

Detik

Jawa Pos

Kedaulatan Rakyat

Kompas

Kulon Progo

DIY

KLH

AusAID

CIDA

DEC

IFS

JICA

KNIP

ORC Trust Fund

RISTEK

SAREP

SGPPTF

SIDA

TOYOTA

UNDP

Clock

 

Pesan


PROGRAM PILOT INKUBASI INOVASI DESA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PIID-PEL)

1. Syarat usaha dalam dimasukkan dalam katgori PIID-PEL a. Berbasis potensi lokal b. Ada value cain (tidak sekedar jualan atau bahkan titip) c. Kemitraan (jelas lembaganya)

selengkapnya...

Wed, 9 Oct 2019 @13:47

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) Kabupaten Kulon Progo

Pengembangan ekonomi di tingkat pedesaan saat ini sedang menjadi fokus dari pemerintah. Hal ini terbukti dari berasnya dana yang digelontorkan ke desa melalui berbagai macam mekanisme program, salah satunya dalah dengan program inovasi desa. Melalui program inovasi desa diharapkan mampu mendorong desa untuk berinovasi mengembangkan potensi ekonominya setelah sebelumnya desa diberikan pengelolaan terhadap dana desa. Ada banyak hal yang dapat dikembangkan di desa, tinggal bagaimana desa secara proaktif mampu memetakan potensi dan mengambil peluang bisnis

selengkapnya...

Wed, 9 Oct 2019 @13:39

Kartel Pangan, Bambang Suwignyo UGM

image

Bambang Suwignyo, PhD

http://www.krjogja.com/web/news/read/34974/Kartel_Pangan

EMPAT bulan terakhir ini terjadi kenaikan dua komoditas pertanian yang harganya dianggap melewati batas kewajaran. Pertama harga cabai yang melejit hingga di atas Rp 100 ribu/kg dan kemudian disusul bawang putih dengan harga berkisar Rp 38 ribu - Rp 70 ribu/kg. Setahun yang lalu, menjelang bulan Ramadan kita juga masih belum lupa dengan isu harga daging sapi yang mencapai sekitar Rp 130 ribu, sehingga Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada kementerian terkait agar daging sapi berada pada kisaran harga Rp 80 ribu.

Saat harga bawang putih terus merangkat naik, bahkan di Sanggau Kalbar mencapai Rp 120 ribu, pekan lalu kita dipertontonkan adanya penimbun bawang putih yang berhasil dibongkar satgas pangan, di Marunda Jakarta, Medan dan Cilacap. Puluhan hingga ratusan ton bawang putih ditimbun dalam gudang yang (anehnya) ada pengusaha tersebut tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin gudang. Praktik penimbunan ini disinyalir dapat mempengaruhi harga di pasar.

Siapapun yang masih hidup akan membutuhkan pangan. Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, merupakan pasar pangan yang sangat strategis. Siapapun negeri di belahan dunia ini pasti menginginkan kecukupan pangan, papan dan sandang. Lain di keinginan, lain di kenyataan. Saat suatu negara belum dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, maka ketergantungan pangan berarti keuntungan ekonomi, bahkan juga keuntungan politik. Sangat mungkin ada banyak pihak yang berkepentingan untuk turut berselancar di atas ketergantungan pangan Indonesia ini. Sangat masuk akal bahwa pihak-pihak tersebut akan mengontrol harga pangan.

Bagaimana tidak? Anthuriun jenmanii yang saat ini diiklankan dengan harga ratusan ribu, sebelum tahun 2010 pernah menghebohkan Indonesia karena diperdagangkan dengan harga hingga ratusan juga rupiah. Anthurium jenmanii yang bukan produk herbal maupun pangan, saat itu menjadi primadona baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Boleh jadi ini adalah ‘laboratorium’ pihak tertentu (baca kartel) yang mencoba untuk mengontrol harga dengan suatu sistem yang telah mereka seting dan sepakati. Ketika barang tidak jelas saja bisa dimainkan, tentu bukan hal yang sulit untuk memainkan barang yang penting seperti pangan.

Momen di mana saat demand pangan naik seperti Ramadan dan Idul Fitri menjadi momen yang biasa digunakan untuk memulai permainan ini. Cabai telah warming up sebelum Ramadan dengan harga spektakuler, demikian pula bawang putih. Jika Indonesia tidak mengambil langkah ketat, cermat dan tegas terhadap para kartel pangan, maka 250 juta penduduk ini berpotensi menjadi bulanbulanan para kartel pangan dengan permainan harga yang dipergilirkan dari satu komoditas ke komoditas yang lain. Silih berganti komoditas pangan seperti kedelai, jagung, beras, daging sapi, cabai, bawang putih, dan gula dengan harga fluktuatif tidak wajar.

Cara paling ampuh untuk menyempitkan ruang gerak kartel adalah dengan berswasembada pangan. Jika melihat potensi Indonesia, maka yakin Indonesia mampu swasembada pangan baik dari unsur tanaman maupun hewan. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 70 jenis tanaman penghasil karbohidrat, bahkan 7 dari 9 jenis lebah penghasil madu dunia ada di Indonesia. Namun ini perlu waktu panjang karena tidak hanya soal keterlibatan para pelaku produksi pangan (petani, penyuluh, ilmuan). Namun juga kebutuhan infrastruktur baik pokok (lahan) maupun penunjangnya (teknologi, mesin, pupuk).

Upaya jangka pendek yang dapat dilakukan untuk melindungi warga adalah dengan penindakan tegas dan efek jera kepada para kartel pangan. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat bertindak tegas terhadap para koruptor, Densus 88 mampu tindak tegas para teroris, Saberpungli tegas kepada pelaku pungli, maka kita dukung Satgas Pangan untuk tegas berantas kartel pangan, setidaknya kawal implementasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dari kemungkinan masuknya kartel pada penyediaan, perdagangan, cadangan, distribusi, dan keamanan pangan.

(Bambang Suwignyo PhD. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat & Kerjasama Fakultas Peternakan UGM, Ketua Dewan Riset Daerah dan Tenaga Ahli Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulonprogo. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 8 Juni 2017)

Sat, 17 Jun 2017 @14:09

Indek Daya Saing Global Bambang Suwignyo, PhD

image

KEPEKAAN DAN KEPEKOKAN

Indek Daya Saing Global 

 

Bambang Suwignyo, PhD 

 

Awal tahun 2017 Indonesia di suguhi dengan beberapa isu politik, sosial, ekonomi maupun pendidikan. Pada aspek politik mencuat tentang isue jual beli jabatan, bukan hal baru namun kembali populer setelah adanya operasi tangkap tangan KPK atas Bupati Klaten. Pada aspek pangan persoalan klasik tentang harga dan stok pangan yang seolah asyik dengan “dirinya sendiri” naik turun silih berganti tak terkendali, dan yang terbaru adalah pedasnya harga cabai yang mencapai diatas Rp 100 ribu/kg. Pada pendidikan dihadapkan dengan isue pemangkasan anggaran untuk riset/ research and development/ R&D. Berbagai isue tersebut tentu dapat mempengaruhi prestasi kemajuan negara.

 

Salah satu cara mengetahui kemajuan negara dapat dilakukan dengan pengukuran indek daya saing global/ global competitiveness index/ GCI. Penilaian peringkat daya saing global ini didasarkan pada 113 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar daya saing. Kedua belas pilar tersebut yaitu institusi, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi (Kemenkeu, 2015).  

 

Indonesia memiliki potensi menjadi negara besar, tidak hanya karena wilayahnya yang luas dan penduduknya yang banyak, namun juga karena sumberdaya alam (mineral dan biodiversity flora fauna) yang luar biasa. Persoalan komplek termasuk manajemen, sumberdaya manusia dan teknologi berperan penting di dalamnya. Sebagai negara yang masih dalam kategori berkembang berarti masih dalam pencarian format menuju kemapanan (negara maju), perlu penguatan kepekaan terhadap potensi-potensi yang dapat menguatkan dan meruntuhkan cita-cita, kemudian perlu mulai dari mana juga dapat disimulasikan. Dalam hal ini peran R & D sangat diperlukan. Perkembangan teknologi sangat erat kaitaanya dengan perkembangan ilmu, dan jalur produksi teknologi melalui R&D. Teknologi yang berkembang di Indonesia mayoritas masih impor (58 % dari Jepang, Jerman Tiongkok), sehingga kita hanya user atau minimal assembling. Untuk menjadi negara kokoh dan kuat perlu memiliki fondasi teknologi yang kuat. Boleh jadi pengembangan teknologi berbasis potensi yang genuine dari Indonesia adalah jawaban untuk kejayaan bangsa, yaitu teknologi “manufaktur” menuju industrialiasi yang berbasis pada pengolahan produk agro dan biodiversitas flora fauna Indonesia, dan bukan teknologi “manufaktur” impor. Hal tersebut tentu perlu di telusuri dengan R&D dan ditopang oleh politik kebijakan yang mendukung terhadap produk R&D.

Pada negara maju atau negara berkembang yang progresive, rata-rata mengalokasikan anggaran cukup besar untuk R & D. Korea Selatan menganggarkan dana untuk R&D sebesar 5% dari PDB, Israel 4% PDB, Jepang 3,5% PDB, Amerika Serikat mendekati 3% PDB, Singapura 2,36 % PDB, Tiongkok diatas 2% PDB, Malaysia mendekati 2%, dan Vietnam 0,1% PDB. Indonesia hanya mengalokasikan anggaran 0,09% dari PDB. Hal itu sangat mempengaruhi GCI Indonesia. Peringkat GCI Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini trennya turun dari peringkat 34 (2014) menjadi 37 (2015) dan 41 (2016) dari 140-an negara. Pada level ASEAN, Indonesia masih dibawah Thailand yang berada di peringkat 32, Malaysia di peringkat 18 dan Singapura di peringkat 2. Jumlah peneliti Indonesia hanya 90 per satu juta penduduk juga tergolong lebih rendah dibanding Brasil 700, Tiongkok 1.020 peneliti, Rusia 3.000, dan Korea Selatan 5.900 peneliti per 1 juta penduduk.

Sayangnya entah karena pertimbangan apa, justru alokasi anggaran nasional untuk riset cenderung turun, termasuk tahun 2017 ini. Dalam logika penulis, jika dipandang ada hal yang belum optimal dengan peran R&D dapat dilakukan evaluasi. Pengurangan anggaran R&D bukanlah jawaban terhadap semakin ketatnya persaingan dalam era perdagangan bebas dan masyarakat ekonomi ASEAN. Semoga pemangkasan anggaran R&D bukan karena sikap ke-pekok-an (tutup mata tutup telinga) terhadap upaya mendapatkan solusi menuju perkembangan dan tantangan bangsa melalui R &D.

Bambang Suwignyo, PhD

  1. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama, Fakultas Peternakan UGM
  2. Ketua Divisi Pertanian Terpadu MPM PP Muhammadiyah 

Sat, 17 Jun 2017 @14:02

INDONESIA BERTANI, Bambang Suwignyo UGM

image

INDONESIA BERTANI

Bambang Suwignyo, PhD

Indonesia gempar atas penetapan tersangka IG, ketua Dewan PerwakilanDaerah Republik Indonesia (DPD RI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Halmenarik saat KPK melakukan konfrensi pers adalah bahwa nilai uang yang“diamankan” termasuk kecil, namun kasus ini berkaitan dengan kedaulatan panganIndonesia, sehingga masuk dalam prioritas penanganan KPK. Konon kasus yangmenimpa IG tidak ada kaitannya dengan kewenangan DPD RI. Ini indikasi ada halmenarik bagi siapapun untuk meraup keuntungan materi dalam impor pangan. Kasusterkait pangan yang menyeret baik pengusaha, politisi ataupun pejabat negara bukankali ini saja. Tahun 2006 kasus 60 ribu ton beras impor ilegas dari Vietnam, tahun2013 kasus skandal impor daging sapi, awal tahun 2016 kasus 17 ribu ton jagungimpor dari Brazil yang kontroversi, dan beberapa lagi. Pangan Indonesia masih bergantung dari impor. Produk pangan pokok Indonesiaseperti beras, kedelai, jagung, susu, daging sapi, buah buahan masih impor bervariasidari 20%-90%, bahkan ada yang impor 100% yaitu gandum. Awal tahun 2016Kementerian Perekonomian Republik Indonesia merilis rencana impor tahun 2016diantaranya beras 1,5 juta ton, jagung 600 ribu ton, daging sapi 239 ribu ton, gula 2,9juta ton dan kedelai +2 juta ton. Kalau (konon) Freddy Budiman menurut penuturanHaris Azhar mampu menyisihkan sekitar Rp 10.000-30.000 untuk pejabat negara (perbutir pil terlarang), bayangkan jika pada kasus pangan ada Rp 5.000 saja dalam setiapkg maka ada Rp 3-15 M dibalik angka impor tersebut. Konstruksi pangan Indonesia masih belum menguntungkan untuk berdaulatpangan. Penduduk 250 juta jiwa bergantung dari 14 juta ha sawah dimana 50% luasanada di Pulau Jawa yang luasanya hanya 6% dari wilayah daratan Indonesia, dengandihuni 57% penduduk. Analisis data BPS menunjukkan bahwa Jawa sebagai lumbungpangan atas empat dari tujuh komoditas unggulan yaitu sapi 50%, padi 51,5%, kedelai61,8% dan jagung 53,4%. Jika Indonesia dapat merekonstruksi dan mendistribusilumbung pangan maka Indonesia akan berdaulat pangan. Indonesia memiliki peluanguntuk berdaulat pangan karena kita memiliki lebih dari 70 jenis tanaman penghasilkarbohidrat (Nasution, 2004), sekitar 50,2% penduduk tinggal di pedesaan (CNN,2015), daratan Indonesia sekitar 70% dari total wilayah daratan 192 juta ha(setidaknya diklaim) terdiri atas hutan (143 juta ha) (Wiradi, 2009). Perlu ada gerakan Indonesia Bertani, agar greget untuk menuju berdaulatpangan ini dimiliki oleh seluruh petani Indonesia (tentu ada perbedaan treatmentantara wilayah Jawa dan luar Jawa), termasuk pertanian terpadu perkotaan. Dalam hallahan dan sumberdaya alam maka luar Jawa sangat menjanjikan untuk menjadilumbung pangan, sedangkan Jawa masih menjanjikan jika dengan sistem integrasikebun-pangan atau hutan-pangan. Dalam hal kapasitas sumber daya manusia(semangat dan skill bertani) Jawa secara rerata lebih unggul (pengelolaan lahan,pengolahan pupuk, pemanfaatan ternak, budidaya tanaman), demikian juga dalam halinfrastruktur. Hal ini secara mudah dapat di buktikan dari pola aktivitas. Hampirdimana ada warga transmigrasi yang berasal dari Jawa maka mereka dapat melakukanaktivitas pertanian (bertani & beternak) secara masif dan lebih maju dibandingpenduduk lokal.Perlu penguatan petani yang diikuti dengan infrastruktur pertanian terutamabagi luar Jawa. Penyuluh pertanian ditambah dari 47.955 (27.476 penyuluh PNS dan20.479 Tenaga Harian Lepas) menjadi 75.224 agar ideal satu desa satu penyuluh (baikrekuitmen atau kerjasama dengan ormas atau lembaga sawadaya yang bekerja/berkompetensi pertanian). Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentangPerlindungan dan Pemberdayaan Petani semakin bermakna jika implementasianggaran desa sebagai dampak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapatdiarahkan pada penguatan petani dan atau infrastruktur pertanian menuju berdaulat1

pangan. Gerakan Indonesia Bertani akan mengantarkan Indonesia berdaulat pangandan semoga tidak ada lagi luka negeri ini karena ada pengusaha, politisi, atau pejabatnegara yang tersandung kasus korupsi impor pangan.

Bambang Suwignyo, Ph.D1.

Dosen Fakultas Peternakan UGM 2.

Pengurus MPM PP Muhammadiyah Bidang Pertanian Terpadu

Sat, 17 Jun 2017 @13:59

PERTANIAN TERPADU PERKOTAAN Bambang Suwignyo, Ph.D

image

Sindo Corner, SINDO 27 Sept 2016

PERTANIAN TERPADU PERKOTAAN

Bambang Suwignyo, Ph.D

Pertanian terpadu perkotaan adalah aktivitas pemanfaatan lahan sempit di perkotaan dengan menanam tanaman yang dapat menghasilkan pangan bagi manusia. Aktivitas ini tidak hanya dilandasi pada pemenuhan kebutuhan akan pangan semata tetapi juga dapat berdapak multi efek pada aspek peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan. Bentuk fisik dapat memanfaatkan berbagai preferensi seperti vertikultur, hidroponik, aqua kultur atau yang semacamnya dengan media yang bervariasi juga (bambu, talang air, pralon pvc, botol bekas air mineral, pot yang dirancang khusus untuk vertikultur).

Kota menjadi entitas yang layak mendapat perhatian tidak hanya bagi masyarakat kota itu sendiri, namun juga yang berada di luar. Hal tersebut dapat terjadi karena kota identik dengan "tempat kerja atau tempat mencari uang".  Konsekuensi dari tempat kerja adalah jumlah penduduk yang menjadi lebih banyak pada siang hari dibanding malam hari. Konsekuensi lainnya adalah, munculnya cemaran atau polusi udara dan berbagai polusi sampah lainnya akibat banyaknya manusia yang datang dan atau menghuni kota baik pada siang maupun malamnya. Kepadatan penduduk dapat berpotensi sejalan dengan polusi, baik yang dampak langsung manusia maupun yang tidak langsung (kendaraan, sampah, berkurangnya ruang hijau). Jika kadar carbon udara tinggi, sementara jumlah pepohonan hijau tidak sebanyak yang berada di pesedaan maka suhu udara meningkat, dan itu berarti ketidaknyamanan. Ketidak nyamanan lingkungan perkotaan tidak hanya berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat kota dengan berbagai sektor yang terkait seperti pendidikan dan pariwisata, tetapi juga sangat mungkin berpengaruh pada aspek kesehatan. Oleh karena itu kota perlu diformat sedemikian rupa sehingga menjadi tempat nyaman bagi tempat kerja dan tempat tinggal, bahkan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan. Pertanian terpadu perkotaan ada untuk menjaga kota tetap hijau, sejuk, aman, nyaman dan tetapi produktif (menghasilkan), mengingat bahwa yang tinggal di perkotaan tidak hanya saat ini tetapi juga masa yang akan datang.

Pertanian terpadu perkotaan dapat dihadirkan untuk menjawab berbagai konsen diatas. Setiap jengkat tanah yang ada di perkotaan baik di lorong-lorong,  pada teras bangunan, sudut gedung, atap/balkon bangunan dimana masih ada cahaya matahari masuk dapat menjadi tempat untuk aktivitas pertanian terpadu perkotaan. Tanaman yang tumbuh akan turut meningkatkan kualitas lingkungan dengan menyerap emisi carbon dari sekitar dan kemudian melepas oksigen dari aktivitas fotosistesis yang hanya bisa dilakukan oleh tanaman. Jika input yang diberikan adalah serba organik maka akan mendorong rumah tangga perkotaan untuk menghasilkan pangan yang sehat dalam arti minimnya cemaran residu bahan kimia seperti pestisida. Aktivitas pertanian terpadu perkotaan ini dapat menjadi media edukasi dan atau hiburan bagi keluarga, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada tubuh yang berpotensi lebih sehat, biaya kesehatan pun berkurang.  Adanya aktivitas pertanian perkotaan ini diharapkan dapat berdampak pada pengelolaan sampah (dari pemisahan sampah) dimana organik untuk pupuk/ media tanam dan yang tidak organik dapat dijual atau di manfaatkan lagi sebagai pot (misal botol bekas botol air mineral) dalam konsep reuse dan recycle.

Pada sisi lain tanaman pertanian yang di pelihara dapat menjadi sumber pangan bagi keluarga (mandiri pangan) sebagaimana semangat yang ditulis pada Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tenntang pangan  Bab I Pasal 1 “Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”. 

Sat, 17 Jun 2017 @13:52

Bambang Suwignyo UGM, Mitos Harga Sapi

image

MITOS HARGA SAPI (Kedaulatan Rakyat 2 Juni 2016)

 

Bambang Suwignyo, PhD

 

Isyu tentang sapi pada lima tahun terkahir ini dapat dikatakan naik pangkat karena hampir setara dengan isyu politik strategis ataupun bahan pokok penting seperti beras dan bahan bakar minyak (BBM). Munculnya isyu sapi hampir selalu menjadi trending topik pada media masya maupun media sosial. Beberapa waktu yang lalu dalam suatu rapat terbatas, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar harga sapi dapat diturunkan sehingga pada Idul Fitri nanti ditargetkan akan menjadi Rp 80.000/ kg. Berbagai spekulasi pertanyaan muncul, apakah dapat terelisasi atau tidak, dan sekiranya apa persyaratannya.

Akhir tahun 2015 sampai awal tahun 2016 lalu fenomena kenaikan harga beras juga sempat mewarnai isyu nasional. Fenomena ini dengan cepat dapat diredam, dengan salah satunya adalah operasi pasar yang dilakukan baik oleh Bulog maupun oleh pemerintah. Harga sapi tidak hanya saat ini saja berada diatas Rp 100.000, dengan kata lain ini telah berlangsung lama. Namun demikian nampaknya konstruksi persoalan beras dan sapi berbeda sehingga kecil sekali peluang untuk dapat diselesaikan dengan operasi pasar. Daging sapi selain karena nilai ekonomi yang tinggi (membutuhkan biaya yang besar), juga karena jumlah stok sapi berbeda dengan stok beras. Produksi beras nasional dapat di katakan pada level swasembada, kalaupun kurang ada pada posisi jumlah cadangan bukan pada kebutuhan. Posisi stok sapi Indonesia belum sampai pada level swasembada, sehingga kalaupun memiliki dana untuk membeli daging sapi dalam rangka operasi pasar, namun akan tetap terkendala pada ketersedian barang. Jumlah populasi sapi potong Indonesia 15,5 juta (Kementan RI, 2015) masih jauh dari ideal. Jumlah kebutuhan daging sapi nasional mencapai 571,2 juta kg/ th (data konsumsi BPS 2013 sebesar 2,38 kg/kap/th) dari asumsi penduduk Indonesia sejumlah 240 juta. Jumlah 571,2 juta kg/th setara dengan penyediaan 4,76 juta ekor/th sapi hidup untuk dipotong (asumsi berat badan hidup sapi 300 kg). Jika angka kebutuhan daging 571,2 ribu kg/th, pemotongan betina produktif menurut Sinartani (2011) berkisar 200 ribu ekor/th (mungkin bisa lebih) dan pertumbuhan populasi sapi 7,24 %/th dan kerbau 9,26%/th, maka jumlah ideal sapi potong yang seharusnya dimiliki Indonesia untuk sampai pada level swasembada adalah 61 juta ekor.

Jumlah sapi Indonesia 98% berada di peternak rakyat dimana hanya 20% saja yang siap untuk dipotong (Muladno, 2015), sedangkan Rahardi (2016) berpendapat bahwa jumlah yang di peternakan rakyat adalah 70,6%. Pada kondisi demikian, posisi harga dan jumlah sapi impor menjadi sangat menentukan terhadap harga daging sapi Indonesia. Harga per kg berat hidup sapi impor dari Australia pada caturwulan pertama berada pada kisaran USD 3,15 – 3,25 (Rp 45.675 – 47.125) pada saat itu kurs dolar US berada pada Rp 14.500, sedangkan pada caturwulan kedua pada kisaran antara USD 2,75 - 2,95 (Rp 37.675 – 40.415) dolar pada kurs Rp 13.700. Jika diasumsikan bahwa harga hari ini adalah USD 2,75 dengan kurs Rp 13.600, dengan produksi karkas 50% dan persentase daging 70% dari karkas, maka harga BEP per kg daging sapi seorang pedagang daging adalah Rp 106,900 (belum termasuk transport, bea karantina, pakan dll). Harga Rp 80.000/kg daging sapi dapat dicapai jika harga beli (impor) dari Australia turun menjadi USD 2,1/kg bobot hidup atau jika kurs dolar turun menjadi Rp 10.500 dan kecuali materi yang diimport adalah daging sapi.

Persoalan sapi memang tidak sesederhana menghitung harganya. Presiden perlu mendapatkan input yang jujur dan jelas, tidak sekedar asal bapak senang (ABS), agar presiden dapat memutuskan dengan cepat, cermat, dan tepat. Kebijakan tentang persapian boleh jadi lebih diprioritaskan pada visi jangka panjang, bukan hanya jangka pendek, apalagi kebijakan reaktif. Lebih baik mundur selangkah untuk bersiap lari cepat daripada jalan ditempat

 

Bambang Suwignyo, Ph.D

1. Dosen Fakultas Peternakan UGM

2. Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI)

3. Pengurus MPM PP Muhammadiyah Bidang Pertanian Terpadu

4. Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Kulon Progo

Sat, 17 Jun 2017 @13:50

Bambang Suwignyo, Revolusi Lumbung Pangan

image

OPINI Kedaulatan Rakyat 13 Januari 2016

Revolusi Lumbung Pangan

Bambang Suwignyo, Ph.D

Awal tahun 2016, Kementerian Perekonomian Republik Indonesia telah merilis rencana impor tahun 2016 diantaranya beras 1,5 juta ton, jagung 600 ribu ton, daging sapi 239 ribu ton, gula 2,9 juta ton dan kedelai +2 juta ton. Indonesia termasuk pengimpor pangan dalam jumlah besar baik di kalangan ASIA maupun dunia. Pangan adalah persoalan penting selama masih ada kehidupan dan manusia di Bumi, termasuk di Indonesia. Jumlah impor yang tinggi menunjukan bahwa aspek ketergantungan kita akan sumber pangan dari luar masih tinggi. Pangan tidak sesederhana soal kenyang dan lapar, tetapi bisa merambah pada persoalan kedaulatan suatu bangsa. Sebagai negara yang berdaulat, maka sudah selayaknya Indonesia juga mengupayakan swasembada pangan (berdaulat pangan). Tidaklah berlebihan jika semangat untuk berswasembada berkaitan erat dengan kedaulatan bangsa. Pada era pemerintahan saat ini, salah satu mandat terhadap para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pangan adalah menjamin pasokan dan keterjangkauan terhadap tujuh jenis komoditas unggulan yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, daging sapi.

Indonesia yang berpenduduk +250 juta menggantungkan pangan hanya dari 14 juta ha lahan pertanian (BPS, 2015), jauh dibawah Vietnam dan Thailand yang memiliki sekitar 25-30 juta ha lahan pertanian meski hanya berpenduduk sepertiga penduduk Indonesia. Pada sisi lain, potensi daratan Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam mestinya ada 143 juta ha (Wiradi, 2009) dari 192 juta ha total daratan daratan. Sayangnya secara sistem, policy dan pelaku belum/ tidak difokuskan untuk swasembada pangan. Ironisnya lagi, 50% dari 14 juta ha lahan pertanian ada di Jawa, demikian juga hasilnya. Jawa yang notabene luasnya hanya 6,8% dari seluruh wilayah Indonesia masih menjadi tumpuan pangan karena 50% atau lebih berbagai jenis pangan dihasilkan dari Jawa. Setidaknya Jawa sebagai lumbung pangan atas empat dari tujuh komoditas unggulan (selain impor) yaitu sapi 50%, padi 51,5%, kedelai 61,8% dan jagung 53,4%. Jika dilihat dari produksi dan konsumsi beras sebagai pangan pokok, beberapa propinsi defisit beras antara lain: Riau, Bangka Belitung, Riau Kepulauan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat (perhitungan konsumsi beras 97,6 kg/kapita/tahun). Untuk 5 propinsi terakhir dimungkinkan memiliki sumber lain karena sejak lama dikenal dengan sumber pangan pokok non beras (umbi-umbian, sagu, jagung).

Jika kita serius akan menuju swasembada, maka salah satu langkah kebijakan yang diambil adalah revolusi lumbung pangan Indonesia. Fitur lumbung pangan Jawa sentris perlu didistribusikan melebar ke luar Jawa. Jika Jwa sentris dipertahankan, nampaknya tidak terlalu berharap bahwa Indonesia akan berswasembada pangan. Secara sosiokultural nampak wajar jika Jawa yang berpenduduk 57% dari populasi nasional akan berusaha untuk menghasilkan pangan yang banyak untuk mencukupi penduduknya, namun menjadi lebih tidak wajar jika ada lahan luas tetapi tidak menghasilkan pangan yang sesuai dengan luasannya. Pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia untuk mendukung produksi pangan tentu menjadi konsen yang akan mengikuti kebijakan tersebut. Penuntasan dari aspek perlindungan regulasi juga perlu, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perlu segera disusul keluarnya peraturan pemerintah. Undang-undang tersebut akan menguatkan pahlawan pangan (petani) Indonesia dalam beberapa aspek antara lain: perencanaan, sarana prasarana, kepastian usaha tani, stabilitas harga, tata ruang wilayah, anggaran pangan, diklat/ ketrampilan untuk petani, jaminan ketersediaan lahan dan serta aspek perlindungan seperti asuransi petani. Untuk dimungkinkannya terbuka integrasi tanaman pangan dan peternakan dibawah tegakan hutan (mayoritas dari 143 juta ha lahan dikuasai/ sebagai areal kehutanan) perlu perubahan Undang-Undang Kehutanan. Jika kita berbicara pangan dalam koridor untuk bangsa yang berwawasan jangka panjang ke depan maka sudah seharusnya kita berswasembada pangan demi kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.

Bambang Suwignyo, Ph.D

  1. Dosen Pertanian Terpadu, Fakultas Peternakan UGM
  2. Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Kulon Progo
  3. Pengurus MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Sat, 17 Jun 2017 @13:49

Bambang Suwignyo UGM, Menakar Sapi Indonesia

image

MENAKAR SAPI INDONESIA

 

Bambang Suwignyo, Ph.D

 

Hiruk pikuk persapian kembali muncul dalam pekan ini. Kampus, instansi, petani sampai menteri, media cetak, media elektronik media di dunia maya membicarakan tentang sapi bahkan menjadikan sebagai headline. Sementara itu harga daging sapi terus merangkak naik hingga diatas Rp 100 ribu. Pemerintah berencana mengimpor daging sapi tidak hanya dari Australia bahkan dari India, padahal dari negara tersebut dikenal belum bersih dari adanya penyakit mulut dan kuku yang dikawatirkan dalam berdampak pada ternak sapi Indonesia. Pada awal suksesi, Presiden Jokowi mentargetkan untuk dapat tercapainya swasembada daging sapi pada tahun 2017. Seberapa besar sebenarnya potensi sapi Indonesia untuk dapat memenuhi target tersebut? Mari kita takar kapasitasnya.

Jika kita runut kebutuhan daging saat ini dapat diprediksi dari angka konsumsi daging sapi nasional yaitu sebesar 2,38 kg/kap/th (BPS, 2013), dimana angka tersebut merupakan 21,27% dari konsumsi total daging nasional (unggas mencapai 58,02%). Jika jumlah penduduk diasumsikan sejumlah 240 juta jiwa, maka diperlukan daging yang berasal dari sapi sejumlah 571,2 juta kg/ th. Jika dalam bentuk ternak hidup maka setara dengan ternak sapi/ kerbau 4,76 juta ekor/ th (asumsi berat badan hidup 300 kg). Definisi swasembada ketika dapat memenuhi 90% kebutuhan. Oleh karena itu Indonesia mestinya menyediakan sapi-kerbau untuk dipotong sejumlah 4,28 juta ekor. Jika dibandingkan dengan jumlah sapi-kerbau Indonesia saat ini (angka pembulatan 14 juta ekor), maka 4,28 juta adalah 31% dari total populasi yang ada. Jika dipaksakan dipenuhi 90% kebutuhan daging sapi-kerbau dari dalam negeri (jika trend pertumbuhan ternak tidak berubah) maka sapi-kerbau Indonesia akan habis dalam waktu 5 tahun (pertumbuhan sapi potong 7,24 %/th dan kerbau 9,26%/th). Sebenarnya penurunan populasi sudah terjadi sejak diturunkannya jumlah impor dari 102,4 ribu ton (2011) menjadi 80 ribu ton (2013). Populasi sapi-kerbau nasional turun 19,5% yaitu tinggal 13,7 juta (2013) dari semula 16,49 juta (2011). Penurunan merata di seluruh Indonesia termasuk daerah gudang sapi. Jawa Timur turun 26,16%, Jawa Tengah 24,87%, Nusa Tenggara 15%, Bali 28,29%, NTB 14,73%, NTT 14,82%, dan Sulawesi Selatan 4,71%.

Jika melihat konstruksi sapi saat ini, nampaknya masih berat untuk berwasembada sapi meski dalam lima tahun kedepan. Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, distribusi sapi antar pulau masih belum merata. Jika dilihat dari kewilayahan maka Jawa Timur menjadi gudang sapi tertinggi nasional dengan 4,9 juta ekor dikuti Jawa Tengah 2,2 juta ekor dan Sulawesi Selatan dengan 1,1 juta ekor. Jika dilihat dari penyebaran antar pulau maka Pulau Jawa masih menempati populasi tertinggi mencapai 50%, hampir equal dengan jumlah penduduknya yaitu 57%. Hal menarik adalah, pada pulau lain juga terjadi pola yang serupa dimana proporsi jumlah ternak sapi hampir equal dengan jumlah penduduknya: Sumatera jumlah sapi 18% ~ 21% penduduk, Bali 4%~2%, Maluku-Papua 2%~3%, Kalimantan 3%~1% Nusa Tenggara 10%~4% dan Sulawesi 12%~7%. Kedua, sapi Indonesia masih lebih dekat sebagai materi kultural daripada komoditas bisnis, makin diperkuat dengan stok sapi terbesar bukanlah di pengusaha melainkan berada di petani (98%). Selain data diatas yang menunjukan bahwa equalnya jumlah sapi dan jumlah penduduk juga diperkuat dengan pernyataan dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Muladno yang menyatakan bahwa hanya 20% sapi yang siap untuk trading dan 80% berstatus kelangenan. Logisnya daerah luar Jawa yang masih luas adalah daerah lumbung sapi, bukan Jawa yang sudah penuh sesak manusia. Ternak sapi ada tetapi tidak tersedia (tidak untuk dijual). Ketiga, populasi sapi Indonesia belum ideal, sementara pemotongan betina produktif belum terkendalikan secara terstruktur. Dengan kebutuhan 571,2 ribu kg/th, pemortongan betina produktif yang mencapai 200 ribu ekor/th (mungkin lebih) dan pertumbuhan populasi sapi 7,24 %/th dan kerbau 9,26%/th, maka jumlah ideal sapi yang minimal kita miliki 61 juta. Saatnya jujur pada keadaan dan tidak malu memulai program jangka panjang demi masa depan anak cucu bangsa.

PENULIS

Bambang Suwignyo, Ph.D

1. Dosen Fakultas Peternakan UGM

2. Wk. MPM PP Muhammadiyah Bidang Pertanian Terpadu

3. Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Kulon Progo

 

Sat, 17 Jun 2017 @13:13

Bambang Suwignyo UGM, Legume Sebagai Leaf Protein

image

LEGUME SEBAGAI LEAF PROTEIN

Bambang Suwignyo, Ph.D

Kadar protein pada pakan ternak menjadi salah satu faktor penting untuk dipertimbangkan dalam usaha peternakan. Hal ini tidak hanya terkait dengan kepentingan dalam kaitan dengan produktivitas ternak, akan tetapi juga terkait dengan biaya produksi. Pada pakan per kg konsentrat ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing dan domba biasanya lebih rendah dibanding harga konsentrat pada unggas. Salah satu faktornya dikarenakan kadar protein pakan ruminansia biasanya lebih rendah dibanding dengan pakan untuk unggas. Untuk pakan ruminansia sebenarnya ada sumber protein yang tergolong murah dan sangat terjangkau yaitu pakan yang berasal dari hijauan atau dapat juga disebut leaf protein. Bagi ternak ruminansia, hijauan yang secara bahan materi berupa sumber serat/ karbohidrat struktural (selulosa, hemiselulosa) dapat diproses menjadi bahan yang berfungsi dalam tubuh sebagai sumber energi seperti halnya karbohidrat (glukosa) pada non ruminasia. Kemampuan memanfaatkan selulosa karena adanya mikrobia pemecah selulosa (cellulolytic bacteria) di dalam saluran pencernaan ruminansia yaang disebut rumen (drodot/ waduk/ babat dalam bahasa lokal). Jenis hijauan yang dikenal oleh publik setidaknya ada dua golongan yaitu rumput dan leguminosa. Rumput pada umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah dibanding leguminosa. Leguminosa memiliki kadar protein kasar rata-rata antara 15% sampai dengan 25%.Sedangkan rumput rata-rata memiliki kadar protein dibawah 12%. Leguminosa ini yang kemudian dapat dijadikan sebagai sumber leaf protein. Leguminosa dapat berupa pohon (glirisidia, lamtoro, kaliandra, tayuman, turi, kelor, desmodium, munggur) maupun berupa semak (putri malu, kalopo, sentro, stilo).

Pakan di cerna di dalam rumen bisa mencapai 80%, sedangkan sisanya melalui bagian saluran pencernaan setelahnya. Proses di dalam rumen dilakukan oleh mikrobia rumen. Hasil utama fermentasi di dalam rumen yang dilakukan oleh cellulolytic bacteria yang kemudian di serap melalui dinding rumen adalah vollatil fatty acid (VFA) yang terdiri atas asam asetat, asam propionat dan asam butirat. Tiga cellulolytic bacteria yang dominan karena mencapai 70% dari total populasi di dalam rumen adalah Ruminococcus albus, Ruminococcus flavefaciens dan Fibrobacter succinogenes. Jika ternak diberi pakan leguminosa (protein tinggi) maka akan mimicu berkembangnya F. Succinogenes lebih banyak dibanding lainnya. Bakteri F. Succinogenes ini akan menghasilkan succinate yang kemudian akan menghasilkan VFA asam propionat. Dalam mekanisme metabolisme tubuh, propionate sangat penting keberadaannya untuk suplai energi tubuh. Asam propionat ini yang akan mempengaruhi kuantitas produksi susu (pada ternak perah) dan daging (ternak potong).

Leaf protein akan mensuplai kebutuhan protein bagi ruminansia dengan fungsi yang sama dengan dengan pakan dalam bentuk konsentrat dengan kadar protein tinggi. Harga pakan kosentrat dengan kadar protein kasar diatas 17% hampir dipastikan diatas Rp 3000/ kg, sedangkan harga leaf protein sama hanya sekitar Rp 1000/ kg. Sapi perah memerlukan pakan dengan kadar protein lebih tinggi dibanding sapi potong, hal ini karena sapi perah memerlukan support nutrisi tidak hanya untuk hidup pokok dan pertumbuhan, namun juga untuk produksi susu. Jika peternak mampu membudidayakan sumber sumber leaf protein untuk menjadi pakan tentu saja akan sangat membantu dalam menurunkan biaya produksi.

 

dimuat dalam SINDO CORNER 13 Juni 2016

Sat, 17 Jun 2017 @12:52

Bambang Suwignyo UGM, Sekolah Farming

image

SEKOLAH FARMING KKN PPM UGM (1)

Media Edukasi Lingkungan Dan Cinta Desa

Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) sangat dikenal dengan program-program inovatifnya. Komitmen UGM untuk berkontriusi dalam pembangunan bangsa baik tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan bahkan daerah pelosok termasuk daerah perbatasan menjadikan KKN UGM selalu memiliki kebaruan dalam banyak aspek. Ini adalah wujud dari keinginan UGM untuk mengakar kuat dan menjulang tinggi ke langit, menjulang tinggi yang membawa kemanfaatan pada banyak orang seperti menara air dan bukan sekedar indah untuk dilihat (menara gading). Salah satu program unggulan mahasiswa KKN PPM UGM adalah “sekolah farming” atau secara subtansi adalah pengenalan pertanian peternakan kepada anak-anak usia sekolah dasar (SD) yang dilakukan oleh mahasiswa KKN di Blora dan Tuban.

Hal ini dilakukan karena dari observasi kebanyakan para pemuda desa meninggalkan desa untuk kerja di kota setelah lulus sekolah (SLTA apalagi kuliah), sehingga para petani adalah mereka yang rata-rata pada usia sekitar 50 tahun. Ada pemikiran bahwa perlu ada edukasi kepada calon “petani muda” dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada dunia pertanian peternakan sedini mungkin, terlebih pertanian ramah lingkungan. Program ini dilakukan oleh mahasiswa KKN di Kebonrejo, Banjarrejo, Blora dengan mengajak anak-anak sekolah usia SD langsung mengenalkan aktivitas bertani melalui vertikultur dengan didampingi mahasiswa KKN. Pertanian melalui media pot yang berasal dari botol bekas air mineral yang disusun secara vertikal untuk menanam sayur-mayur. Tarmidzi Taher, mahasiswa Fakultas Peternakan UGM yang menjadi kormanit KKN Kebonrejo menyatakan bahwa ada belasan anak-anak yang setiap hari mendatangi pondokan KKN, sehingga kedekatan karena daya tarik mahasiswa KKN ini kami anggap sebagai potensi untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Vertikulture kita pilih sebagai media delivery message tentang pertanian dan peduli lingkungan kepada anak-anak karena atraktif, sederhana, dan bahan yang mudah didapat disekitar kita.

Mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing lapangan (DPL) Dr. Cahyo Wulandari, SP.M.Sc ini juga membuat biodigester untuk biogas. Lagi-lagi media ini juga menjadi bagian dari obyek untuk pemberlajaran tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga anak-anak sekolah disekitar lokasi KKN. Bambang Suwignyo, Ph.D selaku tenaga ahli pertanian terpadu hadir untuk menjadi mentor kepada mereka terkait dengan nilai biogas. Biogas tidak sekedar energi alternatif untuk berhemat anggaran rumah tangga dari aspek belanja energi tetapi juga akan memilik efek karambol. Penggunaan energi dari biogas berarti turut berkontribusi menghemat penggunaan energi dari fosil fuel yang semakin menipis agar disisakan untuk anak cucu. Pembangunan biogas berarti turut menurunkan cemaran gas rumah kaca (GRK) berupa methan (CH4), dimana gas ini memiliki potensi hingga 20 kali lebih kuat dari carbon dalam kaitan sebagai GRK yang berdampak pada pemanasan global. Pembangunan biogas juga memicu petani untuk melakukan pertanian organik, karena pada outlet biodigester akan dihasilkan slurry dan pupuk cair yang sangat bagus untuk pupuk bagi tanaman. Pertanian organik berarti penurunan potensi rusaknya lahan karena tidak lagi menggunakan bahan kimia di lahan apalagi berlebihan. Demikian penjelasan dari Bambang Suwignyo pada pelatihan singkat Sabtu 15 Agustus 2015.

Dengan edukasi ini, harapannya pertanian menjadi aktivitas yang menarik dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Kelak jika anak-anak telah sampai pada usia dewasa tidak akan mudah meninggalkan desa jika tidak karena kesempatan yang memang jauh lebih baik demikian kata Bu Wulan. 

 

Sat, 17 Jun 2017 @12:44

Tiga Langkah Menuju Swasembada Daging Sapi

image

Cita-cita ini memerlukan konsistensi, kejelasan tahapan dan pasti multisektor-multiyears. Satu-satunya jalan untuk berswasembada secara berdaulat adalah melalui PENINGKATKAN POPULASI SAPI-KERBAU. Jika mempertimbangkan kebutuhan dan pertumbuhan populasi saat ini, maka jumlah ideal sapi-kerbau Indonesia mestinya diatas 61 juta ekor. Oleh karena itu jika memang swasembada daging sapi adalah cita-cita maka perlu dilakukan langkah-langkah secara jelas, tegas, dan bersungguh-sungguh. ada pada OPINI Kedaulatan Rakyat, 10 Februari 2015

selengkapnya...

Tue, 10 Feb 2015 @19:28

Revolusi Mental Untuk Swasembada Pangan

image

Wilayah Indonesia konon dua pertiganya adalah lautan,dan sepertiganya adalah daratan (192 juta ha). Setidaknya sekitar 70% daratan kita (setidaknya diklaim) terdiri atas wilayah hutan dengan luasan mencapai 143 juta ha (Wiradi, 2009). Sementara itu lahan pertanian kita hanya sekitar 13 juta ha. Jika kita berfikiran bahwa swasembada (penulis selanjutnya akan menggunakan kata berdaulat) pangan hanya melihat lahan pertanian yang 13 juta ha untuk 240 juta penduduk Indonesia, maka terlalu riskan. Oleh karena itu berdaulat pangan perlu melibatkan juga lahan yang 143 juta ha untuk menghasilkan pangan (forest for food). Pasalnya lahan yang 13 juta ha setiap tahun juga terancam berkurang. Rerata alih fungsi lahan pertanian kita 140 ribu ha/th (Jakarta, 2012). Reraya alih fungsi lahan di Jawa sebesar 50 ribu ha/ tahun, sementara untuk DIY mencapai 200 ha/ tahun (Republika, 2012). Oleh karena itu tidak hal yang aneh jika kita jumpai petani kita dalam keadaan minim lahan atau bahkan tidak punya la

selengkapnya...

Tue, 10 Feb 2015 @19:25

TIGA LANGKAH MENUJU BANDARA KULON PROGO

image

Dorongan hadirnya bandara baru di Yogyakarta lebih kuat justru dari luar dibanding dari dalam calon lokasi bandara, karena justru masih ada tarik ulur antara setuju dan tidak di calon lokasi. Penulis memikirkan tiga langkah strategis yang dapat diperhatikan terkait dengan rencana pembangunan bandara di Kulon Progo. Tiga langkah ini dalam rangka melindungi warga dan meminimalisasi konflik baik vertikal maupun horisontal, dengan tetap mengakomodasi kepentingan pemerintah.

selengkapnya...

Tue, 10 Feb 2015 @19:23

Epilog Pendawa Main Dadu (Bandara Kulon Progo)

image

Ibarat Pandawa yang sedang main dadu. Pada cerita "Pandawa Main Dadu" diawali dari keinginan yang begitu besar dari para Kurawa untuk menyingkirkan Pandawa karena dipandang sebagai penghalang untuk menguasai Kerajaan Hastina Pura. Patih Sangkuni yang memiliki watak licik member ide kepada Kurawa untuk menyingkirkan Pandawa melalui permainan dadu (judi). Tentu saja permainan dadu yang telah di persiapkan sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahwa pemenangnga pasti Kurawa. Akhirnya Pandawa (yang dalam permainnya diwakili oleh Puntadewa) kalah bermain dadu. Kekalahan Pandawa dalam permainan dadu ini harus dibayar mahal dengan menyerahkan seluruh harta kekayaannya, masih ditambah mereka harus menjalani hukuman dibuang dihutan. Pandawa harus meninggalkan Hastina sebagai tanah kelahirannya selama 12 tahun dan ditambah dengan melakukan penyamaran selama 1 tahun. Masih ditambah lagi persyaratan bahwa selama penyamaran tidak boleh ketahuan karena kalau ketahuan, maka Pandawa harus meng

selengkapnya...

Tue, 10 Feb 2015 @19:21

Personifikasi Mbilung dalam Bandara Kulon Progo

image

Penulis jadi teringat guyonan dalam terminologi jawa ada istilah "iku rak karepe mbilung" (itu kan maunya Mbilung). Kalau dilanjutkan maka kata berikutnya "Togog ora ngono" (Togog tidak begitu). Togog dan Mbilung adalah sosok dalam pewayangan yang berperan semacam Punokawan tetapi selalu identik dengan personifikasi dua hal, yaitu kompak dan sebagai pengikut bendara (tuan) yang jahat. Keduanya meskipun mengikuti tokoh jahat tetapi tidak terlibat dalam kejahatan bahkan selalu memberikan nasihat agar jangan berbuat jahat (elik-elik jawa red). Kemunculan sosok Togog dan Mbilung dalam pewayangan juga menjadi sinyalemen bahwa pasti ada tokoh jahat yang akan muncul. Oleh karena itu Togog dan Mbilung harus selalu kompak (satu kata) agar dapat elik-elik kepada bendara-nya.

selengkapnya...

Tue, 10 Feb 2015 @19:18

Keterbukaan Informasi Publik Mandat Melindungi Segenap Bangsa (Bandara Kulon Progo)

image

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 3 memberikan gambaran bahwa ada ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan rencana pemerintah, kebijakan pemerintah dan bagaimana keputusan publik dibuat. Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah maka mekanisme penyebaran informasi dapat melalui cara "pasif" (pasal 4) maupun cara "aktif" (pasal 9 -14). Faktanya tidak banyak warga di sekitar calon lokasi bandara yang memahami tentang prosedur pengadaan tanah sebagaimana di cantumkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012. Ketidak tahuan ini menjadi tanggung jawab siapa kalau tidak pemerintah untuk menjadikan warganya melek hukum, dan melek informasi. Secara jelas Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.

selengkapnya...

Tue, 10 Feb 2015 @19:14

SOSIO KULTURAL BANDARA KULON PROGO

image

Pemerintah hendaknya jangan hanya melihat pada kepentingan pemerintah saja. Membuat iklim investasi adalah dengan regulasi itu memang bagian dari pemerintah, akan tetapi membuat masyarakat nyaman aman dan tentran akibat adanya investasi juga kewajiban pemerintah. Jikalau masyarakat berfikiran bahwa dalam investasi tersebut akan mendatangkan manfaat juga bagi mereka, hampir dipastikan tidak ada persoalan antara masyarakat dengan apapun termasuk harga tanah. Akan tetapi jika mereka merasa berat karena sesuatu dan lain hal, sementara mereka berfikir terlalu lemah untuk "melawan" pemerintah, maka cara "melawannya" adalah dengan melempar harga tanah yang tinggi. Sudah bukan hal baru bahwa makna tanah bagi masyarakat jawa tidak sekedar sebidang tanah tempat mereka mendirikan rumah atau bercocok tanam sehingga cukup diukur dengan nilai ekonomi. Sejengkal tanaha bagi masyarakat jawa bisa bermakna historis, prestis dan harga diri sehingga ada istilah "sedumuk bathuk senyari bumi", dibela

selengkapnya...

Tue, 10 Feb 2015 @19:09

Kedaulatan Pangan Kulon Progo Terancam

image

Setelah jauh dicermati secara lebih proporsional, ada kesan bahwa sektor industry dan pertambangan mendapatkan porsi istimewa, kalau dalam perda RT RW sebelumnya (Perda No 1 Tahun 2003) sentra kawasan industri hanya di wilayah kecamatan Sentolo, Lendah dan Nanggulan maka untuk raperda saat ini selain di ketiga kecamatan tersebut ada proyeksi penambahan wilayah yang berpeluang menjadi kawasan industri yaitu di Kecamatan Galur, Panjatan, Wates, Kokap, dan Temon. Kulon progo saat ini ada 12 kecamatan, berarti dari rencana tersebut ada 8 kecamatan (67%) dari 12 kecamatan akan berpeluang menjadi pengembangan industri dan pertambangan. Kalau 67% akan menjadi daerah industri dan pertambangan apakah masih bisa dikatakan bahwa Kulon Progo konsisten dengan isi raperda RT RW tahun 2011 dalam pasal 2 yang berbunyi "Penataan ruang wilayah daerah bertujuan mewujudkan daerah sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah bagian

selengkapnya...

Tue, 10 Feb 2015 @19:07

Hemat Energy Dengan Biogas

image

Ponijan salah seorang anggota kelompok tani mengatakan bahwa kalau dahulu (tahun 2003) membawa uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) bisa membawa pulang bensin satu jerigen penuh untuk kebutuhan mesin diesel yang digunakannya untuk menyiram tanaman. Saat ini dia harus mengelurkan Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah untuk mendapatkan bensin dalam jumlah yang sama. Hal ini terasa sekali karena harga jual produk pertanian tak tak pernah mengalami kenaikan setinggi itu. Muhjum turut memberikan komentar bahwa memang kemarin harga cabai sempat mencapai harga puncak Rp 16.500,- tetapi akhirnya turun terus hingga saat ini tinggal Rp 2000/kg. Dahulu gas LPG (elpiji) hanya Rp 32.000 ribu kini menjadi Rp 54.000 sampai Rp 56.000. Lantas kalau apa-apa naik sementara harga produk pertanian tidak pernah naik, petani dibagehi apa (jawa red) begitu katanya.

selengkapnya...

Tue, 10 Feb 2015 @19:02

Labu Jawa (Waluh) di Lahan Pasir

image

Pada masa panen maka setiap buah waluh bisa mencapai berat antara sampai 4 kg, dengan kisaran antara 1 s/d 4 kg dan rata rata 2 kg. Nilai jualnya mencapai Rp. 1000/kg sedikit dibawah semangka Rp 1.500/kg. Pak Dwijo menyatakan bahwa selama ini tidak pernah kesulitan dalam menjual panen waluhnya. Hal ini karena waluh tidak hanya untuk sayuran, tetapi bisa juga dimasak menjadi kolak dan bahkan konon waluh termasuk memiliki kasiat bagi kesehatan sebagai salah satu tanaman herba. Oleh karena itu banyak yang membutuhkan. Waluh menjadi produk crop yang ditanam dalam sistem pertanian terpadu atau integrated farming sistem di lahan pasir

selengkapnya...

Tue, 10 Feb 2015 @19:00

Banyak Siswa Dis-Orientasi

image

Pada saat seperti ini maka motivasi sangat diperlukan, jika tidak maka kita negeri kita akan kehilangan kekayaan yang teramat mahal untuk jangka waktu yang lama. Bagaimana tidak? Kalau mau jujur berapa banyak anak yang datang ke sekolah adalah karena atas dasar motivasi ingin maju dan memajukan bangsa dibanding yang sekedar memenuhi syarat jadi anak sekolah atau memenuhi kehendak orang tua. Tidak sedikit anak sekolah yang datang ke sekolah hanya dengan membawa buku satu satunya, kadang juga tidak sampai ke sekolahan. Lebih parah lagi kalau anak sekolah sekedar untuk mendapatkan status kelulusan (lulus SMP, SMA atau Sarjana), toh kalau dipakai untuk bekerja memang sama. Nilai dalam bentuk angka akhirnya menjadi ukuran satu satunya.

selengkapnya...

Tue, 10 Feb 2015 @18:57

Peluang dan Potensi Integrasi Ternak

image

Sektor peternakan merupakan komoditi kunci yang dapat meciptakan lapangan pekerjaan dan mengetaskan kemiskinan (ADB, 1991). Daerah pemukiman baru seperti trans ring I tentu saja pada awal tinggal belum ada hasil yang memadahi, ternak bisa menjadi solusi bagi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Ternak tidak hanya berperan sebagai sumber pupuk tetapi juga dapat menjadi sumber dana untuk melakukan persiapan pengolahan, penanaman dan perawatan tanaman. Petani di pedesaan biasa menjual anak sapi, anak kambing atau anak domba dari ternak yang dimilikinya untuk biaya awal pengolahan lahan dan selama perawatan tanaman sebelum memiliki hasil panen. Jarang terjadi petani menjual padi (kalau tidak terpaksa sekali atau memang tidak memiliki ternak) untuk keperluan pengolahan, penanaman dan perawatan. Suatu kenyataan, petani memelihara ternak mempunyai kehidupan lebih baik daripada petani tidak memiliki ternak.

selengkapnya...

Tue, 10 Feb 2015 @18:54

Motor Angin

Motor angin bukan lagi menjadi suatu hal yang mustahil. konstruksi mesin bertenaga angin ini dapat di operasikan terutama untuk kebutuhan industri dengan cakupan area pendek. Bayangkan............

selengkapnya...

Wed, 12 Feb 2014 @14:39

Pertanian Terpadu Meningkatkan Prduktivitas

image

Bambang Suwignyo, Ph.D, mengatakan, dalam menjalankan usaha ternak sapi HIFA pihaknya memperkenalkan teknologi pakan praktis sehingga peternak tidak perlu lagi merumput. "Upaya tersebut dilakukan dengan melatih peternak untuk mengelola limbah pertanian untuk diolah menjadi bahan pakan ternak atau konsentrat yang dilakukan dalam HIFA feed mill,

selengkapnya...

Wed, 16 Oct 2013 @11:55

1 2 »

Komentar Terbaru
  • ary
    ini Inovasi Teknologi apl...
  • fren ugm
    Buat tambahan nih ada art...
Copyright 2019 YAPERINDO All Rights Reserved